.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Munculnya aksi kelompok pro dan kontra terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang dalam sepekan terakhir mendapat perhatian dari akademisi.
Tercatat terdapat beberapa aksi yang digelar oleh kelompok yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pada 15 dan 17 Juni 2026.
Sementara itu, aksi berbeda muncul dari kelompok pendukung program pemerintah, khususnya kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berlangsung di kawasan Balai Kota Malang, Sabtu, 20 Juni 2026.
Dalam aksi dukungan tersebut, massa membawa sejumlah atribut, termasuk banner bertuliskan “Usir Mahasewa yang mengaku Mahasiswa dari Bumi Arema #GerakandukungPrabowo”.
Aksi tersebut muncul sebagai respons atas adanya gerakan mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Akademisi sekaligus pakar kebijakan publik dan social governance Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Assoc. Prof. Rachmad Kristiono Dwi Susilo, menilai fenomena tersebut merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi, meskipun ia melihat sebagian gerakan yang muncul tidak lagi sepenuhnya didorong oleh idealisme, melainkan kepentingan pragmatis.
Menurut Prof. Rachmad, keberadaan kelompok yang mendukung maupun menolak kebijakan pemerintah merupakan hal lumrah dalam negara demokrasi.
Kedua kelompok, tambahnya, sama-sama memiliki alasan dan kepentingan yang melatarbelakangi sikap politik mereka.
“Dalam sistem demokrasi, keberadaan kelompok pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah merupakan sesuatu yang biasa. Ada yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo, ada pula yang mengkritisinya. Itu bagian dari dinamika demokrasi,” ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.
Namun demikian, ia menilai tidak semua gerakan yang muncul semata-mata didorong oleh idealisme untuk memperbaiki kondisi bangsa.
Dalam praktiknya, terdapat kelompok-kelompok yang bergerak berdasarkan kepentingan ekonomi dan keberlangsungan hidup sehari-hari.
“Kalau kita lihat lebih jauh, sebagian kelompok bergerak bukan semata-mata karena idealisme agar bangsa ini lebih maju atau terhindar dari kemerosotan. Ada juga yang berpikir secara pragmatis, yaitu bagaimana kebutuhan hidup mereka tetap terjamin,” papar Ketua Program Studi Magister Sosiologi ini.
Ia menjelaskan bahwa sebagian masyarakat yang terlibat dalam program-program pemerintah memiliki ketergantungan ekonomi terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut. Karena itu, muncul kekhawatiran apabila program yang sedang berjalan mengalami gangguan atau bahkan dihentikan akibat tekanan politik maupun aksi penolakan.
“Mereka berpikir dalam jangka pendek karena yang menjadi perhatian utama adalah persoalan kehidupan sehari-hari. Urusan bangsa dan negara dianggap sebagai ranah para pengambil kebijakan, sementara mereka fokus pada bagaimana kebutuhan ekonomi keluarga tetap terpenuhi,” jelasnya.
Prof. Rachmad mencontohkan program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya merupakan desain kebijakan negara untuk menciptakan jejaring ekonomi baru di masyarakat.
“Negara telah membangun berbagai program seperti MBG, Sekolah Rakyat, maupun Koperasi Desa Merah Putih. Ketika ada masyarakat yang memperoleh pekerjaan atau penghasilan dari program-program tersebut, tentu mereka memiliki kepentingan agar kebijakan itu tetap berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, kelompok masyarakat yang telah menjadi bagian dari ekosistem program pemerintah, termasuk pelaku usaha dan investor yang telah mengeluarkan modal besar, cenderung akan memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program tersebut.
“Misalnya ada pihak yang sudah berinvestasi miliaran rupiah untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Mereka tentu khawatir jika muncul gerakan yang berpotensi memengaruhi kelanjutan program tersebut. Jika kebijakan dihentikan, ada konsekuensi ekonomi dan kerugian material yang harus mereka tanggung,” pungkasnya. (*)
