KETIK, ACEH SINGKIL – Klaim optimistis CV Palasari selaku rekanan pelaksana proyek retaining wall di ruas Jalan Siompin-Sikeras, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, untuk menuntaskan pekerjaan dalam waktu singkat mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cokro Prawiro Nusantara (LSM CPN).
Ketua LSM CPN Aceh Singkil, Dalian Bancin, mengingatkan kontraktor agar tidak mengorbankan kualitas konstruksi demi mengejar penyelesaian pekerjaan dan pencairan anggaran menjelang akhir tahun.
Proyek dengan nilai kontrak Rp743.101.970 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 itu memiliki masa pelaksanaan 90 hari kalender sejak 15 September 2026.
Namun, Dalian menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk menuntaskan seluruh pekerjaan.
Berdasarkan hitungannya, masa kontrak hanya menyisakan sekitar 27 hari kerja lagi menjelang akhir tahun.
Dia mengaku pesimistis proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target.
Terlebih, berdasarkan hasil investigasi LSM CPN tiga hari sebelum pernyataannya, pekerja masih melakukan persiapan pembuatan mal kerja.
"Investigasi kami 3 hari lalu para pekerja masih melakukan persiapan pembuatan mal kerja, diperkirakan sulit memburu pekerjaan dengan waktu singkat," ujar Dalian, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, sejumlah pekerjaan krusial seperti fondasi cerucuk, beton struktur, baja tulangan, hingga bronjong kawat masih harus diselesaikan.
Kondisi tersebut membuatnya khawatir pengerjaan dilakukan secara terburu-buru dan berdampak pada mutu bangunan.
"Jangan membodohi publik dengan narasi sulap konstruksi! proyek kontrak tahun tunggal ini dirancang dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender sejak 15 September 2026," ucapnya.
Dalian juga menyoroti alasan kontraktor terkait kendala akses jalan yang menghambat pasokan material.
Dia menilai persoalan tersebut seharusnya sudah diperhitungkan sebelum perusahaan mengikuti proses penawaran dan menandatangani kontrak.
"Sebelum menawar dan menandatangani kontrak senilai Rp743.101.970 ini, rekanan seharusnya sudah melakukan survei medan dan menghitung jadwal mobilisasi material secara matang. Alasan akses jalan tidak bisa dijadikan tameng pembenaran atas molornya pekerjaan," katanya.
Dia mengingatkan agar percepatan pekerjaan tidak dilakukan dengan mengabaikan spesifikasi teknis.
Dalian mencontohkan risiko pekerjaan beton yang belum cukup umur tetapi sudah ditimbun, maupun pengurangan spesifikasi cerucuk dan bronjong demi mengejar target administrasi serah terima.
"Jangan sampai di sisa waktu sekitar 27 hari ini, pekerjaan dikebut secara ugal-ugalan, umur beton belum cukup sudah ditimbun, atau spesifikasi cerucuk dan bronjong disunat demi mengejar target administrasi serah terima," ujarnya.
Selain kontraktor, Dalian turut menyoroti peran konsultan perencana CV Compass Design Consultant, konsultan pengawas CV Diy & Crafts Engineering, serta pengawas lapangan dari Dinas PUPR Aceh Singkil.
Dia meminta unsur pengawas menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan tidak sekadar membenarkan keterlambatan pekerjaan.
Dalian juga mendesak konsultan pengawas dan pengawas PUPR membuka informasi mengenai progres riil pekerjaan kepada masyarakat.
"Pengawas dibayar negara untuk menjaga mutu dan ketepatan waktu, bukan untuk memaklumi keterlambatan atau meloloskan pekerjaan yang dikebut asal jadi," tegasnya.
Dalian memperingatkan, apabila nantinya ditemukan pemaksaan pencairan anggaran sementara kondisi fisik pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
LSM CPN menyatakan akan terus memantau perkembangan pekerjaan di ruas Jalan Siompin-Sikeras hingga batas akhir masa kontrak dan tahun anggaran 2026.
Lembaga tersebut juga menyiapkan data pembanding untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara.(*)
