KETIK, CILACAP – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Panel Ilmiah Unit Pengelolaan Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Kamis, 5 November 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pendataan perikanan tangkap sekaligus mempersiapkan Pelabuhan Cilacap agar memenuhi standar internasional.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor PPS Cilacap tersebut, KKP juga memberikan bantuan Vessel Monitoring System (VMS) kepada pelaku usaha perikanan serta menggelar pelatihan gratis bagi nelayan dan awak kapal.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengkajian stok ikan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan.
Sejumlah program diberikan, mulai dari pelatihan dan penerbitan surat kecakapan nelayan, pengembangan sumber daya manusia (PSDM), hingga pembahasan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menurut Latif, langkah tersebut bertujuan mendorong nelayan Cilacap agar naik kelas, memiliki kompetensi sesuai standar, serta mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.
"Kita tahu bahwa Pelabuhan Cilacap mampu menghasilkan produk-produk ekspor yang sangat strategis. Produk ekspor itu tentu memiliki klasifikasi dan kompetensi, ini lah tugas KKP," ujar Latif.
Selain peningkatan kualitas nelayan, KKP juga mempersiapkan PPS Cilacap untuk memenuhi standar internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan sarana dan prasarana, manajemen, serta tata kelola pelabuhan.
Latif menjelaskan, proses pembenahan mencakup penataan fasilitas penyimpanan, perizinan, hingga distribusi produk perikanan agar sesuai dengan standar internasional.
"Nanti kita rapikan semua, baik home storagenya mulai prosesnya perijinannya, tata kelolanya, sampai nanti bagaimana distribusinya sesuai dengan standar internasional," terang Latif.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan perjanjian kerja teknis antara Pelabuhan Perikanan Cilacap dan Polda Jawa Tengah terkait rencana pengembangan pelabuhan berskala internasional.
Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan rencana menjadikan PPS Cilacap sebagai salah satu objek vital nasional. Menurut Latif, posisi Cilacap yang strategis membutuhkan pengamanan dan pengaturan kawasan pelabuhan secara lebih terstruktur.
Ia mencontohkan, penetapan sebagai objek vital nasional nantinya akan disertai pengaturan akses, khususnya pada kawasan produksi yang tidak bisa dimasuki sembarang pihak.
Latif menyebut Pelabuhan Perikanan Bitung telah memiliki status objek vital. Ia berharap PPS Cilacap juga dapat memenuhi standar yang diperlukan.
Sementara itu, bantuan VMS diberikan kepada sejumlah pelaku usaha perikanan di Cilacap, salah satunya yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Cilacap.
Perwakilan pengusaha perikanan, Agustina, mengatakan bantuan tersebut memiliki manfaat penting bagi keselamatan nelayan sekaligus mendukung penelusuran hasil tangkapan ikan.
"Kami mewakili SNI Cilacap mendapat bantuan VMS, kegunaannya untuk keselamatan nelayan, jadi apabila nelayan mendapatkan kendala di lautan cepat bisa terdeteksi dengan VMS ini. Salah satu kegunaan lain ialah menelusuri hasil tangkapan ikan, itu salah satu syarat untuk eksportir," ucap Agustina.
Selain bantuan VMS, kegiatan tersebut juga menyediakan gerai gratis Basic Safety Training (BST) atau Pelatihan Keselamatan Dasar Pelaut, termasuk penerbitan buku pelaut.
Agustina menjelaskan, pelatihan tersebut penting untuk membekali awak kapal dengan keterampilan menghadapi kondisi darurat selama bekerja di laut, termasuk mencegah kebakaran dan menangani permasalahan di kapal.
Ia menegaskan keselamatan awak kapal perlu menjadi perhatian karena pelaut merupakan salah satu aset negara yang mendukung ketahanan pangan.
"Untuk nelayan Cilacap, keselamatan ABK sangat kita perhatikan, yang perlu di ketahui bahwa ABK Cilacap tidak melalui calo, semuanya dari Kapten yang mampu memahami sifat-sifat ABK sehingga tidak terjadi perkelahian, intimidasi, dan hal yang tidak diinginkan," terang Agustina.
Agustina juga mengapresiasi perhatian KKP terhadap pelaku usaha perikanan dan nelayan di Cilacap. Ia berharap berbagai program peningkatan kapasitas, bantuan peralatan, dan pelatihan keselamatan tersebut dapat mendukung aktivitas usaha perikanan.(*)
