KETIK, PEMALANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa melalui program Bangdeja (Mbangun Desa Bareng Jaksa).
Kali ini, Kejari Pemalang menggelar kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Desa yang diikuti sekitar 210 peserta dari empat kecamatan, yakni Bodeh, Ulujami, Comal, dan Ampelgading.
Kegiatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) tersebut berlangsung di Aula Desa Kebandaran, Kecamatan Bodeh, Senin, 16 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pemalang, Rina Idawani, mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada pembinaan, monitoring, dan evaluasi, khususnya terkait tata kelola serta pengelolaan keuangan desa.
Menurutnya, peserta kegiatan terdiri atas kepala desa dari empat kecamatan, yang masing-masing didampingi sekretaris desa dan kepala urusan keuangan.
"Di sini kami menyampaikan terkait monitoring dan evaluasi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa," ujar Rina Idawani usai mengisi kegiatan.
Ia menekankan pentingnya ketertiban administrasi bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
Meski Dinas Permades dan Inspektorat Daerah telah melaksanakan fungsi monitoring dan pengawasan, pembinaan secara langsung dari Kejaksaan diharapkan semakin memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rina menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari langkah preventif atau pencegahan agar aparatur desa terhindar dari permasalahan hukum, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
"Harapannya, para kepala desa bisa lebih tertib administrasi. Kita melakukan upaya preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana," jelasnya.
Sudah Berjalan Sejak 2025
Rina mengungkapkan, program Bangdeja bukan kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Pemalang.
Semenjak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, program tersebut telah berjalan sejak 2025, dengan pelaksanaan sebelumnya menyasar wilayah selatan Kabupaten Pemalang, termasuk Kecamatan Watukumpul.
Sementara kegiatan di Desa Kebandaran kali ini menyasar wilayah Pantura, dengan melibatkan empat kecamatan sekaligus.
Dari total 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang, pelaksanaan program tersebut masih akan dilanjutkan ke wilayah lainnya. Rina menyebut masih terdapat tiga kecamatan yang belum mendapatkan kegiatan serupa.
Melalui program Bangdeja, Kejari Pemalang berharap seluruh aparatur pemerintah desa semakin memahami aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Harapan kami, semua aparat desa bisa lebih tertib administrasi dan terhindar dari tindak pidana. Itu yang pasti, sesuai dengan jargon kami, kenali hukum jauhi hukuman," pungkas Rina.(*)
