KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta jajaran pemerintah daerah bergerak lebih cepat menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu warga datang melapor sebelum turun memberikan bantuan.
"Kita tidak ingin menjadi pemerintah yang hanya tanggap ketika bencana sudah terjadi. Kita harus menjadi pemerintah yang hadir sebelum masyarakat membutuhkan," ujar Dadang saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Dome Balerame, Soreang, Selasa (11/8/2026).
Menurut bupati yang akrab disapa KDS itu, kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, BPBD bersama perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan sekaligus mendata warga yang berpotensi membutuhkan pasokan air.
"Jangan menunggu masyarakat datang melapor. Pemerintah harus proaktif mendatangi dan memastikan kondisi masyarakat di lapangan," tegasnya.
KDS meminta data yang disiapkan tidak hanya mengenai lokasi terdampak, tetapi juga jumlah warga serta kebutuhan air yang harus didistribusikan. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyiapkan respons secara lebih cepat ketika kebutuhan meningkat.
Ia juga meminta kesiapan armada tangki air, sumber air, personel, peralatan dan posko penanggulangan bencana dipastikan sejak awal. Menurutnya, keterlambatan distribusi bantuan harus dihindari karena kondisi kekeringan dapat berkembang menjadi krisis air bersih.
Penanganan juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan TNI-Polri, Damkar, Perumda Air Minum Tirta Raharja, pemerintah desa, dunia usaha melalui CSR, relawan dan berbagai unsur masyarakat.
Selain kekeringan, KDS meminta kewaspadaan terhadap potensi karhutla meningkat selama musim kemarau. Kondisi lahan yang kering dapat membuat api cepat menyebar sehingga deteksi dini menjadi penting.
Ia meminta patroli dan pengawasan diperkuat di wilayah rawan serta mengingatkan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, membakar sampah sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
"Kalau ada asap atau titik api, jangan menunggu api membesar. Segera laporkan dan lakukan penanganan awal sesuai prosedur," katanya.
KDS juga meminta camat, kepala desa dan lurah menghidupkan kembali gotong royong serta melibatkan relawan dan komunitas Masyarakat Peduli Api dalam menjaga lingkungan masing-masing.
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD atau pemerintah. Masyarakat, dunia usaha, komunitas dan seluruh unsur lainnya harus menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana.
"Kita kenali ancamannya, kita kurangi risikonya, kita siapkan sumber dayanya, dan kita hadir dengan cepat ketika masyarakat membutuhkan," ujar KDS.
Ia juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak, menjaga sumber air, tidak mencemari lingkungan serta mempertahankan kawasan resapan sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang.(*)
