KETIK, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, mulai menyiapkan langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah mengevaluasi kembali penerima manfaat agar bantuan gizi dari pemerintah lebih tepat sasaran.
Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, Nanik menegaskan program MBG ke depan akan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
Menurutnya, tidak semua peserta didik memiliki tingkat kebutuhan yang sama. Karena itu, BGN akan melakukan refocusing atau penataan ulang sasaran penerima manfaat program MBG.
"Kami akan refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya dapat MBG. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus," ujar Nanik.
Ia menilai bantuan makanan bergizi seharusnya lebih diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau kelompok rentan yang memang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi harian.
Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat mencapai sekitar 63 juta orang.
"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," jelasnya.
Selain mengevaluasi penerima manfaat, Nanik juga mengumumkan penghentian sementara atau moratorium pembukaan titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur MBG.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki waktu untuk menata kembali sistem pelaksanaan program secara menyeluruh.
Menurut Nanik, saat ini jumlah titik dapur MBG yang telah beroperasi berdasarkan virtual account mencapai 27.877 titik.
"Moratorium ini bukan hanya titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Per hari ini jumlahnya 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata," katanya.
Penataan tersebut dinilai penting mengingat program MBG saat ini tengah menjadi sorotan publik setelah muncul kasus dugaan penyimpangan tata kelola yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN.
Selain pembenahan internal, Nanik juga menargetkan perluasan layanan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk merealisasikan hal tersebut, BGN akan menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan milik negara maupun sumber hibah lainnya.
Skema tersebut dipilih agar pembangunan dapur umum di wilayah 3T tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita akan fokus menyediakan MBG pada daerah 3T. Nanti bisa bekerja sama dengan CSR BUMN ataupun hibah untuk membangun dapur umum sehingga tidak semuanya membebani APBN," ungkapnya.(*)
