KETIK, YOGYAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2026–2031 menaruh perhatian pada penguatan konsolidasi organisasi di tingkat daerah dan peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
Ketua Umum DPN PERADI, Ahmad Fikri Asseggaf, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh struktur organisasi tetap hidup, inklusif, transparan, dan responsif terhadap upaya penegakan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Fikri di sela agenda kunjungan kerjanya ke Yogyakarta Senin, 9 November 2026. Kedatangan Ahmad Fikri mengusung dua agenda utama, yakni kegiatan akademis dan konsolidasi internal organisasi.
Advokat yang baru terpilih memimpin PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) periode 2026–2031 ini menggantikan ketua umum sebelumnya, Luhut M.P. Pangaribuan.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Fikri didampingi oleh jajaran pimpinan pusat, di antaranya Wakil Ketua Umum DPN PERADI Muhamad Daud Berueh serta Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) DPN PERADI Zainal Abidin.
Misi Akademis dan Konsolidasi Lintas Cabang
Ahmad Fikri menjelaskan, agenda utamanya bertolak ke Kota Pelajar adalah membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang digelar atas kerja sama PERADI dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan materi pembekalan mengenai keorganisasian advokat, integritas, dan etika profesi bagi para peserta.
Di luar agenda di UGM, Ahmad Fikri bertemu dengan jajaran pengurus daerah. Bertempat di Gaia Cosmo Hotel Yogyakarta, ia menggelar forum diskusi dan silaturahmi bersama perwakilan dari lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI yang ada di wilayah DI Yogyakarta, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul (Wonosari), dan Kulon Progo (Wates).
Pertemuan lintas cabang ini diinisiasi oleh Ketua DPC PERADI Bantul, Wijaya Kusuma beserta jajarannya dan di ikuti kurang lebih 30 orang peserta.
Forum di Gaia Cosmo Hotel Yogyakarta tersebut dihadiri para Ketua DPC dari Wates, Wonosari, dan Kota Yogyakarta, perwakilan pengurus DPC Sleman, serta sejumlah advokat senior PERADI, di antaranya Zulfikri Sofyan, Ferry Nur Hastoro, dan Halimah Ginting.
Suasana forum diskusi DPN PERADI bersama jajaran pengurus DPC PERADI se-DIY di Gaia Cosmo Hotel, Yogyakarta, Senin, 9 November 2026. (Foto: Teguh for Ketik.com)
Didampingi Sekretaris DPC PERADI Bantul, Teguh Akbar Ali, Ketua DPC PERADI Bantul Wijaya Kusuma menyampaikan, silaturahmi bersama Ketua DPN PERADI menjadi momen penting. Terutama untuk membedah berbagai persoalan organisasi dan dinamika profesi advokat di daerah.
"Silaturahmi ini menjadi momen penting bagi kami pengurus di daerah untuk menyerap langsung arah kebijakan DPN, sekaligus menyampaikan aspirasi serta tantangan yang dihadapi para advokat saat menjalankan tugas di lapangan," ujar Wijaya.
Tolak Sikap Apatis: Indikator Organisasi Sehat
Dalam forum diskusi tersebut Ahmad Fikri Asseggaf membedah indikator fundamental dari sebuah organisasi profesi yang ideal. Menurut Ahmad Fikri, tolok ukur kesehatan dan keberhasilan sebuah organisasi seperti PERADI tidak cukup hanya dinilai dari struktur formal atau rutinitas seremonial belaka.
Bagi PERADI yang membawahi jaringan DPC di berbagai wilayah Indonesia, keberadaan ruang dialog dua arah antara DPN di level pusat dan DPC di level daerah merupakan syarat mutlak demi menjaga marwah profesi.
"Ukuran dari organisasi itu sehat atau tidak sebenarnya sederhana, yaitu apakah para anggota merasa terlibat di dalamnya atau tidak. Apakah mereka mau aktif menyampaikan ide, pandangan kritis, dan harapan terhadap masa depan profesi advokat, atau justru memilih diam," kata Ahmad Fikri.
Ahmad Fikri menyoroti fenomena apatisme yang kerap menjadi ancaman dalam organisasi profesi. Ketika para advokat di daerah acuh tak acuh terhadap kebijakan kelembagaan atau merasa suaranya tidak didengar oleh pengurus pusat, organisasi berisiko kehilangan daya geraknya.
"Kalau anggotanya pasif, apalagi apatis, itu indikator jelas bahwa organisasinya tidak sehat. Di kepengurusan periode ini, kita ingin memastikan PERADI menjadi wadah yang benar-benar sehat, inklusif, dan bergerak dinamis. Setiap DPC harus hidup, dan setiap anggota harus merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk membesarkan organisasi," ujar Fikri.
Wijaya Kusuma mengamini pandangan Ketua Umum tersebut. Menurut Wijaya, keterbukaan pimpinan DPN untuk mendengarkan langsung kondisi di daerah merupakan fondasi penting untuk mengikis potensi apatisme di tingkat bawah.
"Diskusi ini membuktikan bahwa DPN tidak berjalan sendiri, melainkan merangkul kami di DPC sebagai garda terdepan. Ketika pengurus pusat membuka pintu komunikasi, para anggota di daerah pun terpacu untuk berkontribusi aktif dan mengawal setiap kebijakan organisasi agar tepat sasaran," tutur Wijaya.
Filtrasi "Advokat Kaleng-Kaleng" Lewat Direktori Daring
Salah satu program yang dipaparkan Fikri dalam pertemuan tersebut adalah percepatan implementasi platform Direktori Anggota Online. Basis data digital ini memuat profil resmi seluruh advokat yang terdaftar dan memiliki lisensi aktif di bawah naungan PERADI.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas maraknya keluhan publik terkait keberadaan praktik advokat tanpa kualifikasi resmi alias "advokat kaleng-kaleng". Melalui direktori ini, masyarakat dapat secara mandiri mengecek kredibilitas, status verifikasi, hingga rekam jejak advokat sebelum menggunakan jasa hukum mereka.
Ahmad Fikri mengimbau seluruh advokat di wilayah DI Yogyakarta untuk mempublikasikan biodata serta profil keahlian mereka di sistem daring tersebut.
"Penting bagi setiap anggota untuk memastikan biodatanya terisi dengan lengkap dan akurat. Transparansi ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional kita kepada publik agar masyarakat tidak terjerat oleh pihak-pihak yang tidak kompeten," kata Ahmad Fikri.
Merespons instruksi pusat, Wijaya Kusuma menegaskan kesiapan seluruh DPC di wilayah DI Yogyakarta untuk mengawal suksesnya program digitalisasi tersebut.
"Kami di DPC siap memfasilitasi dan mendampingi para anggota agar proses pembaruan data berjalan lancar. Langkah ini bukan hanya tertib administrasi, melainkan bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat pencari keadilan di Yogyakarta," kata Wijaya.
Dorong Penguatan Bantuan Hukum Gratis
Selain isu profesionalisme dan digitalisasi, Ahmad Fikri menaruh perhatian pada pelaksanaan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma (pro bono). Menurutnya, profesi advokat melekat dengan fungsi sosial (officium nobile), sehingga akses terhadap keadilan tidak boleh hanya didominasi oleh kelompok yang memiliki kemampuan finansial.
Ia mengingatkan bahwa tarif jasa hukum komersial yang relatif tinggi kerap menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu ketika terjerat persoalan hukum. Di sinilah peran vital advokat PERADI untuk hadir memberikan pendampingan hukum tanpa memungut biaya.
"Jasa advokat itu tidak murah, dan masyarakat tidak mampu sangat membutuhkan bantuan ketika berhadapan dengan hukum. Layanan pro bono bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban etika dan undang-undang yang harus dijalankan dengan integritas," pungkas Ahmad Fikri. (*)
