KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempercepat transaksi belanja daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS), digitalisasi transaksi pemerintah tidak boleh berhenti pada perubahan sistem pembayaran, tetapi harus memberikan dampak langsung terhadap efektivitas kerja pemerintah dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, prosesnya justru menjadi lambat. Dengan adanya kartu kredit ini, salah satu manfaatnya adalah mempercepat pelayanan," ujar KDS saat meluncurkan KKI Pemerintah Kabupaten Bandung di Grand Sunshine Soreang, Senin (10/8/2026).
KKI Pemkab Bandung merupakan hasil sinergi dengan Bank BJB dalam rangka memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Pada tahap awal, KKI diterapkan pada 33 organisasi perangkat daerah dengan 143 kartu yang digunakan sesuai peruntukan, pagu anggaran, kebutuhan dan kewenangan masing-masing pemegang kartu.
KDS mengatakan instrumen tersebut dapat dimanfaatkan terutama untuk mendukung perangkat daerah yang memiliki intensitas pelayanan tinggi dan membutuhkan kecepatan dalam pelaksanaan belanja sesuai ketentuan.
Ia mencontohkan penanganan kebencanaan, Dinas Sosial, Perumahan dan Kawasan Permukiman, pekerjaan umum dan infrastruktur, serta sektor pendidikan.
Menurutnya, kemudahan transaksi digital, termasuk penggunaan QRIS, dapat membantu pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. "Ini salah satu manfaatnya adalah mempercepat pelayanan," kata dia.
Namun, KDS menegaskan percepatan transaksi harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Penggunaan KKI berkaitan langsung dengan uang negara sehingga setiap pemegang kartu harus memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya.
"Ini uang negara, ini uang rakyat. Maka saya minta Kartu Kredit Indonesia betul-betul disosialisasikan, diedukasi dan diberikan pemahaman kepada para pemegangnya," tegasnya.
Karena itu, Dadang meminta Sekretaris Daerah, BKAD, BKPSDM dan Inspektorat menyiapkan mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk evaluasi transaksi secara berkala.
Ia juga mendorong adanya Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak bagi setiap pemegang KKI sebagai bagian dari penguatan integritas dan kehati-hatian dalam menggunakan instrumen belanja daerah.
"Solusinya, siapkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak bagi pemegang KKI dan lakukan evaluasi rutin oleh Inspektorat," ujarnya.
KDS mengatakan penerapan KKI merupakan bagian dari upaya Pemkab Bandung membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Ia mengapresiasi Bank BJB yang telah bersinergi dengan Pemkab Bandung dalam penerapan KKI dan berharap inovasi tersebut terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan masyarakat.
"Semoga pelaksanaan Kartu Kredit Indonesia ini dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata KDS.
Kepala BKAD Kabupaten Bandung Yana Rosmiana mengatakan implementasi KKI berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Permendagri Nomor 79 Tahun 2022, serta kebijakan percepatan perluasan digitalisasi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"KKI merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan digitalisasi transaksi belanja daerah dan mengurangi penggunaan uang tunai," ujar Yana.
Menurutnya, penggunaan KKI diharapkan membuat belanja APBD lebih efektif, efisien, transparan, aman, tertib dan akuntabel, sekaligus memperkuat pengawasan serta ketelusuran transaksi pemerintah daerah.
Pada tahap awal, KKI diterapkan di 33 organisasi perangkat daerah dengan 143 kartu yang penggunaannya disesuaikan dengan peruntukan, pagu anggaran, kebutuhan dan kewenangan masing-masing pemegang kartu.
Yana mengatakan penerbitan KKI telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, kerja sama dengan Bank BJB, verifikasi dan validasi pemegang kartu hingga bimbingan teknis penggunaan KKI.
Ia berharap implementasi KKI memperkuat komitmen perangkat daerah dalam mendukung TP2DD, khususnya memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.(*)
