Selama berabad-abad, peta dunia Islam seolah memiliki titik-titik yang sudah ditentukan. Mekkah dan Madinah menjadi pusat spiritual, Kairo dikenal sebagai pusat keilmuan, sementara Baghdad, Damaskus, dan Istanbul pernah menjadi pusat kekuasaan.
Namun, pusat peradaban tidak pernah benar-benar beku. Ia dapat bergeser ketika gagasan, jaringan, dan pengalaman baru menemukan ruang untuk berbicara.
Jakarta kini sedang menawarkan kemungkinan itu. Melalui International Grand Imams Conference (IGIC) 2026, Indonesia mempertemukan para Imam besar dan tokoh keagamaan dari berbagai negara pada 25–28 September 2026.
Kementerian Agama menyebut 39 negara dengan 45 delegasi telah menyatakan kehadiran. Forum ini diarahkan untuk melahirkan Jakarta Understanding dan membangun jejaring Imam berskala internasional (Kemenag, 2026).
Angka tersebut penting, tetapi bukan inti persoalannya. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: mengapa para Imam dunia bertemu di Jakarta? Gagasan apa yang sedang ditawarkan Indonesia kepada dunia Islam?
Pertanyaan itu membawa kita pada kemungkinan perubahan peta dunia Islam. Bukan perpindahan pusat kekuasaan, melainkan munculnya pusat baru bagi pertukaran gagasan, pengalaman, dan diplomasi keagamaan.
Dari Pusat Kekuasaan ke Pusat Gagasan
Dunia Islam kontemporer tidak dapat lagi dibaca hanya melalui peta politik Timur Tengah. Mayoritas Muslim dunia hidup di luar kawasan Arab, dengan pengalaman sosial dan budaya yang beragam.
Indonesia merupakan salah satu contoh penting: negara berpenduduk Muslim besar yang sekaligus hidup dalam masyarakat plural, dengan tradisi pesantren, organisasi keagamaan, pendidikan, demokrasi, dan masyarakat sipil.
Pengalaman tersebut merupakan modal sosial yang berbeda dari kekuatan geopolitik. Indonesia tidak menawarkan Islam melalui ekspansi kekuasaan. Yang dapat ditawarkan adalah pengalaman mengelola keberagamaan di tengah kemajemukan.
Di sinilah IGIC menjadi penting. Forum ini mengusung tema Masjid Harmony, Religious Diplomacy, and Global Peace serta mendorong reorientasi masjid dari sekadar ruang ritual menjadi ruang harmoni, kemanusiaan, dan perdamaian.
Melalui Jakarta Understanding, Indonesia menawarkan gagasan Masjid Harmoni sebagai pusat perekat sosial dan perdamaian global (MUI, 2026).
Pergeseran ini penting karena masjid sesungguhnya memiliki modal yang tidak selalu dimiliki institusi politik: kedekatan dengan masyarakat. Imam memiliki otoritas moral, jaringan jamaah, dan kemampuan membentuk cara masyarakat memahami persoalan.
Khutbah, pengajian, pendidikan agama, dan pelayanan sosial merupakan infrastruktur budaya yang memungkinkan nilai keagamaan bergerak dari teks menuju kehidupan sehari-hari.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pendekatan tersebut sebagai spiritual diplomacy. Diplomasi berbasis bahasa agama diharapkan dapat melengkapi diplomasi formal yang terkadang menghadapi kebuntuan dalam menyelesaikan konflik internasional (MUI, 2026).
Namun, di sinilah persoalan kritis muncul. Agama tidak otomatis menjadi kekuatan perdamaian hanya karena berbicara tentang perdamaian. Mimbar dapat menjadi ruang rekonsiliasi, tetapi juga dapat memperkeras batas identitas.
Imam dapat menjadi jembatan antarkelompok, tetapi dapat pula terjebak dalam eksklusivisme ketika tidak memiliki kemampuan membaca kompleksitas sosial.
Karena itu, diplomasi keagamaan membutuhkan lebih dari retorika moral. Imam yang terlibat dalam jejaring global membutuhkan literasi sejarah, konflik, komunikasi lintas budaya, kemanusiaan, hubungan internasional, dan media digital.
Otoritas keagamaan harus bertemu dengan kompetensi sosial. Tanpa pertemuan itu, religious diplomacy mudah berubah menjadi jargon.
Jakarta dan Pertarungan Gagasan
Di sinilah IGIC perlu dibaca lebih jauh. Indonesia tidak sedang menggantikan Mekkah, Madinah, atau Kairo sebagai pusat sejarah dan spiritualitas Islam. Yang sedang diuji adalah jenis pusat yang berbeda: pusat pertemuan gagasan dan jejaring keagamaan.
Persoalan dunia Islam hari ini juga tidak berhenti pada konflik bersenjata. Ada intoleransi, ekstremisme, polarisasi digital, krisis kemanusiaan, Islamofobia, dan ketegangan identitas.
Persoalan tersebut membutuhkan aktor yang mampu bekerja di antara negara dan masyarakat. Indonesia memiliki modal untuk itu. Pengalaman organisasi keagamaan, pesantren, pendidikan Islam, kehidupan antaragama, dan masyarakat sipil dapat menjadi sumber pembelajaran.
Tetapi modal pengalaman bukan jaminan keberhasilan. Ia harus diolah menjadi pengetahuan, jejaring, dan program yang dapat dirasakan manfaatnya.
Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum Davos 2026 menempatkan perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan dan kemakmuran, sekaligus menegaskan pilihan Indonesia pada persatuan, kolaborasi, dan perdamaian (World Economic Forum, 2026).
Pada tingkat negara, pesan itu bergerak melalui diplomasi politik. IGIC membuka jalur yang berbeda: diplomasi melalui otoritas agama dan jaringan masyarakat.
Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak boleh dicampuradukkan. Imam bukan pejabat negara. Kekuatan Imam justru terletak pada kepercayaan moral dan kedekatan dengan komunitas.
Karena itu, independensi moral menjadi syarat penting agar diplomasi keagamaan tidak berubah menjadi perpanjangan kepentingan politik.
Di sinilah keberhasilan IGIC sesungguhnya diuji. Bukan pada kemegahan konferensi atau banyaknya delegasi, melainkan pada apa yang bergerak setelah para peserta kembali ke negaranya.
Apakah lahir jaringan Imam lintas negara? Apakah ada pertukaran pengetahuan dan pendidikan perdamaian? Apakah masjid terhubung dalam kerja kemanusiaan? Apakah Imam memiliki kapasitas merespons konflik dan polarisasi digital?
Bahkan Jakarta Understanding belum cukup jika berhenti sebagai dokumen. Ia harus diterjemahkan menjadi peta jalan, pertukaran Imam, pendidikan perdamaian, dialog lintas agama, penguatan literasi digital, dan kerja kemanusiaan.
Di titik ini, Jakarta memang sedang menggugat peta dunia Islam. Bukan dengan menyingkirkan pusat-pusat lama, tetapi dengan menawarkan cara lain memahami pusat: bukan semata tempat kekuasaan berkumpul, melainkan tempat gagasan bergerak.
Indonesia tidak perlu terburu-buru mengklaim diri sebagai episentrum baru dunia Islam. Lebih penting menunjukkan bahwa dari masyarakat Muslim terbesar di Asia Tenggara dapat lahir gagasan yang relevan bagi dunia.
Sebab pusat peradaban tidak ditentukan hanya oleh usia sejarah atau besarnya kekuasaan. Ia juga lahir dari kemampuan sebuah masyarakat menjawab persoalan zamannya.
Jika IGIC mampu mengubah pertemuan menjadi jejaring, gagasan menjadi program, dan diplomasi keagamaan menjadi praktik kemanusiaan, Jakarta bukan sekadar tuan rumah. Ia menjadi salah satu simpul penting dalam percakapan baru dunia Islam.
Pada akhirnya, yang dipertarungkan bukanlah siapa yang menjadi pusat. Yang lebih penting adalah gagasan apa yang mampu bergerak dari pusat tersebut dan sejauh mana ia memberi makna bagi kehidupan manusia di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks.
*) Prof. Dr. Nispul Khoiri, M. Ag merupakan Ketua PW IPIM Sumatera Utara & Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat pada redaksi
