KETIK, PACITAN – Permintaan air bersih biasanya mulai muncul sejak awal fase siaga kekeringan di Pacitan.
Namun, penyaluran bantuan kerap belum bisa dilakukan karena terkendala anggaran.
Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andri Atmoko, mengakui kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap memasuki musim kemarau.
"BPBD itu saat posisi siaga biasanya sudah ada desa yang mengajukan, tapi kondisinya belum tanggap darurat. Lha pas siaga dan kami belum punya anggaran, kita mau menyalurkan air bersih uangnya dari mana?" katanya kepada Ketik.com, Senin, 20 April 2026.
Ia menjelaskan, kendala utama terletak pada belum bisa digunakannya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum status tanggap darurat ditetapkan.
Situasi ini membuat respons awal terhadap kebutuhan masyarakat menjadi terbatas.
"Kami itu buntunya di situ, saat tahap-tahap awal. Dalam arti saat masih siaga, kami belum bisa running menangani," ujarnya.
Terkait alokasi BTT tahun ini, Erwin menyebut masih dalam proses pengajuan dan menunggu persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Prosesnya mengajukan berdasarkan kondisi di lapangan, perkara disetujui berapa itu nanti kewenangan TAPD," ungkapnya.
Kendati begitu, BPBD Pacitan telah melakukan komunikasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi dampak kekeringan.
Sejumlah kebutuhan logistik mulai disiapkan, seperti torn air, jerigen, dan kolam terpal guna mendukung distribusi air bersih.
"Kalau melihat kondisi saat ini kemungkinan mulai Juni sudah ada pengajuan, tapi kita lihat dulu BTT kabupaten ada berapa dulu nominalnya. Paling tidak komunikasi awal dengan BPBD provinsi sudah kami lakukan," jelasnya.
BPBD juga akan mengajukan kembali pembangunan sumur bor yang sebelumnya sempat harus ditunda.
"Tahun lalu kita mengajukan sumur bor 10 titik dan disetujui 9 titik, tapi karena tidak ada kekeringan dan tidak bisa diterbitkan SK tanggap darurat, akhirnya dipending. Dan ini kita jalin komunikasi lagi ke BPBD Provinsi, kita tahun ini insyaallah tanpa penilaian lagi, tinggal pengajuan ulang. Data-datanya di PUPR sudah ada," katanya.
BPBD Pacitan memproyeksikan potensi kekeringan tahun ini akan berlangsung lebih panjang dibanding dua tahun terakhir, dengan puncak diperkirakan mencapai tiga bulan.
Berdasarkan data sebelumnya, sebanyak 166 dusun terdampak kekeringan.
Tahun ini jumlah tersebut berpotensi meningkat seiring menurunnya debit air, termasuk pada sumur bor di sejumlah wilayah.
"Kalau tahun kemarin 166 dusun, ini kemungkinan meluas. Sumur bor debitnya juga menipis. Wilayah yang dulu zona hijau, bisa jadi ikut kekeringan," pungkasnya.(*)
