Mualem Tutup Tambang, Warga Nagan Raya Siap Geruduk Kantor Gubernur dan DPR Aceh

KETIK, NAGAN RAYA – Kebijakan pemerintah yang diserukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sapaan Mualem menutup seluruh tambang di seluruh Aceh beberapa waktu lalu menuai tanggapan pro dan kontra dari masyarakat.

Di Kabupaten Nagan Raya, ratusan masyarakat yang juga sebagai pelaku penambang emas dari berbagai wilayah di daerah itu menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Poros Utama, Suka Makmue, Nagan Raya, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Para masa yang hadir dalam aksi tersebut sebagian besar merupakan warga yang menggantungkan hidup dari hasil menambang emas secara tradisional, maupun menggunakan bantuan alat berat (excavator) milik warga lokal.

Dalam orasi disampaikan oleh sejumlah perwakilan masyarakat, mereka mengkritik kebijakan Gubernur Aceh yang telah menutup tambang ilegal, sehingga hal tersebut dinilai berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat di Nagan Raya.

“Kami mohon buka lagi tambang emasnya, kami mohon Pak. Tolong perhatikan juga kami para kaum Inong Balee (janda) yang bekerja untuk menafkahi anak anak kami,” ujar Lili, salah seorang perwakilan perempuan yang berorasi di tengah aksi.

Ia menambahkan, selama aktivitas tambang berjalan di Aceh khususnya Nagan Raya, Lili mengaku lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari hari lantaran tambang tersebut menjadi sumber ekonomi.

“Selama ada tambang, alhamdulillah kami ada rezeki, bisa memberikan anak anak pendidikan, kalau ini di tutup kami pasti akan menganggur,” ujarnya.

Bukan saja Lili, kondisi serupa turut dirasakan oleh Syahrul Fahmi yang juga bekerja di lokasi tambang tersebut.

“Kami mendukung pemerintah membuat aturan agar tambang emas itu bisa dilegalkan seperti Wilayah Tambang Rakyat (WPR), tapi selama aturan itu belum dibentuk dan disahkan agar aktivitas ini jangan dihentikan, kami kesulitan dalam ekonomi,” tandas Syahrul Fahmi (Teuntra Wali) sapaan akrabnya.

Pantauan Ketik, para peserta aksi menegaskan jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, gelombang aksi protes juga akan dilakukan di Gedung DPRK Nagan Raya hingga ke DPR Aceh.

“Kami mendesak pemerintah agar merespon dan mencarikan solusi atas persoalan rakyat ini, termasuk kami juga meminta agar aktivitas penambangan emas kembali normal seperti biasa,” pungkasnya. (*)