KETIK, MUSI RAWAS – Video yang memperlihatkan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus CIK Olah, saat diwawancarai wartawan viral di media sosial. Dalam video tersebut, Firdaus diduga terpancing emosi ketika mendapat pertanyaan mengenai isu “kue-kue belum pas”.
Video tersebut dibagikan oleh detiksumsel. Dalam rekaman itu, Firdaus terlihat berbicara dengan nada tinggi kepada seorang jurnalis lokal yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komunitas Jurnalis Silampari, Nofi.
Selain meninggikan suara, Firdaus juga terlihat menunjuk ke arah wartawan tersebut. Dalam rekaman yang beredar, Ketua DPRD Musi Rawas itu juga tampak meminta wartawan menyebutkan identitas narasumber yang memberikan informasi terkait isu tersebut.
Sikap Firdaus dalam video itu kemudian mendapat sorotan karena wartawan memiliki kewajiban menjalankan Kode Etik Jurnalistik, termasuk menjaga kerahasiaan identitas narasumber dalam kondisi tertentu.
Ketua Komunitas Jurnalis Silampari, Ali Akbar Saukani, menyayangkan kejadian tersebut. Menurut dia, seorang pimpinan lembaga legislatif semestinya tetap menjaga sikap ketika berhadapan dengan wartawan, terlebih dalam forum konferensi pers atau sesi wawancara yang dihadiri banyak awak media.
Ali Akbar, yang juga disebut sebagai salah satu pendiri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lubuklinggau, mengingatkan seluruh anggota DPRD agar memahami dan menaati kode etik kedewanan. Ia juga menekankan pentingnya memahami aturan jurnalistik yang memberikan perlindungan terhadap narasumber.
“Ya, ini pengingat bagi semua DPRD di NKRI, Seorang ketua DPRD pun wajib mematuhi kode etik demi menjaga martabat dan kehormatan lembaga perwakilan rakyat. Jika seorang Ketua DPRD terbukti melanggar kode etik, risiko utama yang dihadapi adalah sanksi etis, pencopotan jabatan struktur, hingga pemberhentian sebagai DPRD,” tegas Ketua Komunitas Jurnalis Silampari, Ali Akbar Saukani, Selasa, 08 September 2026
Ia menjelaskan, Badan Kehormatan (BK) DPRD memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang etik.
Menurut Ali Akbar, tindakan seorang Ketua DPRD yang berbicara dengan nada tinggi dan menunjuk-nunjuk wartawan ketika meminta identitas narasumber berpotensi menimbulkan persoalan etik. Ia menilai sikap emosional dan terkesan intimidatif tidak sejalan dengan prinsip etika yang harus dijunjung anggota DPRD.
Ali Akbar juga menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 serta tata tertib DPRD mengatur sejumlah bentuk sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
“Yaitu Sanksi Ringan, Teguran lisan, Teguran tertulis, Sanksi Sedang, hingga Pemberhentian dari jabatan,” beber Ketua Komunitas Jurnalis Silampari Ali Akbar Saukani.
Ia menambahkan, masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada BK DPRD. Jika laporan tidak memperoleh tindak lanjut sebagaimana mestinya, Ali Akbar menyebut pelapor dapat membawa persoalan tersebut ke Ombudsman RI.
Di sisi lain, Ali Akbar saat ini juga mengaku tengah mengawal dugaan kasus jaringan sindikat tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sumatera Selatan dan tingkat nasional yang berulang kali terjadi dengan tujuan Malaysia.
Ia mengatakan, pihak yang dilaporkan tidak hanya mencakup dugaan oknum jaringan sindikat TKI. Ali Akbar juga melaporkan pihak yang diduga berada di garda terdepan dalam pemberantasan sindikat TKI kepada Ombudsman RI.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut dia, proses tindak lanjut laporan tersebut masih berjalan.
Selain ke Ombudsman RI, laporan itu juga telah ditembuskan kepada DPR RI dan tercatat dengan nomor registrasi di DPR RI. Ali Akbar menyebut saat ini pihaknya masih menunggu proses tindak lanjut atas laporan tersebut. (*)
