KETIK, MOJOKERTO – Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mojokerto resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembentukan Satuan Karya (Saka) Pramuka Pengawasan Pemilu atau Saka Adyasta Pemilu.
Penandatanganan digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, pada Jumat, 5 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengawal proses demokrasi.
Saka Adyasta Pemilu diharapkan menjadi wadah pembinaan karakter dan pendidikan politik yang sehat, dengan menanamkan nilai integritas, kejujuran, kedisiplinan, serta keberanian dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu.
Baca Juga:
Pramuka Mojokerto Masuki Babak Baru, Bupati Albarra Pimpin Mabicab Masa Bakti 2025–2030Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam pembentukan Saka Adyasta Pemilu. Ia menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dan inovatif untuk memperkuat kualitas demokrasi, khususnya di Kabupaten Mojokerto.
Baca Juga:
Kwarda Jatim Gelar Aksi Bersih Pantai, Pasar Murah dan Pagelaran Budaya di Tuban“Gerakan Pramuka adalah wadah pendidikan karakter yang terbukti membentuk generasi berakhlak, berdaya saing, dan bertanggung jawab. Sementara Bawaslu memiliki mandat menjaga marwah demokrasi agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Melalui MoU ini, kita berharap lahir program pendidikan dan pelatihan yang aplikatif, serta muncul kader-kader Pramuka yang peduli dan berani mencegah potensi pelanggaran pemilu,” ujar Wakil Bupati.
“Serta terbangunnya budaya politik yang sehat, damai, dan beretika di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rizal Octavian menekankan bahwa pembentukan Saka Adyasta Pemilu bukan hanya sekadar program kelembagaan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun budaya politik yang sehat, damai, dan beretika.
Ia menegaskan, generasi muda harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku yang menjaga integritas demokrasi.
“Kita menyadari bahwa kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, melainkan juga kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda dalam mengawal proses demokrasi secara jujur dan adil,” jelasnya.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung keberadaan Saka Adyasta Pemilu agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya memahami aturan pemilu, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menegakkan nilai kejujuran dan integritas di tengah masyarakat.
Melalui MoU ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka berkomitmen untuk:
- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu yang menarik dan sesuai perkembangan zaman.
- Melahirkan pramuka yang memiliki kepedulian serta keberanian dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu.
- Membangun budaya politik yang sehat, damai, dan beretika di tengah masyarakat.
Penandatanganan MoU ditutup dengan doa bersama sebagai wujud harapan agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai setiap langkah dalam menjaga demokrasi yang jujur dan adil di Kabupaten Mojokerto.
