Pupuk Mahal dan Langka, Petani Tebu Malang Raya Mengadu ke DPR RI

KETIK, MALANG – Anggota DPR RI Dapil Malang Raya M Hasanuddin Wahid menerima aspirasi para petani tebu di Malang Raya. Mereka mengeluh soal pupuk yang semakin langka dan harganya melangit. 

Cak Udin sapaan akrab Hasanuddin Wahid menghadiri acara diskusi petani tebu. Mereka tergabung dalam Pengurus KUD dan Koperasi Tebu Se Kabupaten Malang, yang berada di bawah lembaga PKPTR (Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat).

Ada 35 koperasi di bawah naungan PKPTR dengan total pengurus 175 orang dan 21.000 anggota. Bertempat di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Kabupaten Malang, Sabtu (15/4/2023), diskusi dihadiri oleh Ketua PKPTR  yang sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Malang adalah KH. Khamim Cholili atau yang terkenal dengan Gus Hamim.

Hadir pula Ketua DPD APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) wilayah Jawa Timur, Ir. H. Kholiq, M. Ap yang sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, serta Gus Nuruddin, Pengurus Koperasi sekaligus Pengasuh Annur 2 Bululawang Kabupaten Malang.

Menurut Cak Udin, tebu merupakan tanaman semusim yang banyak ditanam di Indonesia karena sebagai penghasil gula. Dalam usaha tani tebu terdapat berbagai macam permasalahan antara lain permasalahan lahan, pupuk dan juga permodalan.

Para pengurus PKPTR mengeluh kepada Cak Udin masalah pupuk yang langka dan harganya selangit. Hal ini yang dirasakan oleh para petani tebu di Kabupaten Malang.

Mereka meminta subsidi pupuk yang ada harus ditingkatkan kembali agar pata petani khususnya petani kecil mudah mengaksesnya.

“Sejauh ini ada kelangkaan pupuk dimana mana, karena subsidi pupuk terbatas dan yang mengakses adalah mereka yang masuk kategori pemodal besar. Sedangkan petani kecil mengeluh karena gak mendapatkan akses," ungkap cak udin.

Sekjen DPP PKB itu menegaskan, petani tidak boleh tertinggal dari negara lain. Oleh karena itu, perlu perbaikan tata kelola pertanian dan tata kelolah pupuk dari hulu ke hilir agar petani ke depan lebih sejahtera.

Berdasarkan buku visioning Indonesia, Gus Muhaimin berpesan bahwa Indonesia harus memperbaiki teknologi pertanian. Seperti yang disampaikan KH Hasyim Asy'ari bahwa petani adalah penolong negeri. 

"Pertanian harus menjadi prioritas. Perlu perhatian khusus agar tercapai swasembada di bidang pertanian. Jika Gus Muhaimin Presiden, maka petani akan lebih diperhatikan," ujarnya. 

Pria asal Kota Batu ini menyebutkan teknologi tepat guna dalam sektor pertanian menjadi peluang. Menurutnya, tantangan di sektor pertanian masih ada seperti meningkatnya konversi lahan pertanian akibat laju pembangunan.

Dengan demikian, masih perlunya pengembangan teknologi pertanian untuk peningkatan nilai tambah produk dan komoditi hasil pertanian.

“Karena itu, PKB akan mendorong program industrialisasi yang dapat meningkatkan mutu komoditas pertanian kita,” jelasnya.

Peningkatan konversi lahan pertanian juga harus mulai diimbangi dengan perluasan lahan pertanian baru atau optimalisasi lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan non produktif yang dikembangkan menjadi lahan produktif dengan sentuhan teknologi dan pengembangan infrastruktur pertanian.

“Sebagai salah satu daerah penyangga stok pangan nasional, maka orientasi pembangunan sektor pertanian harus selaras antara hulu dan hilir untuk menjaga kesinambungan ketersediaan pangan,” terangnya.

Menurut Cak Udin, banyaknya persoalan yang ada membuat bangsa Indonesia membutuhkan sosok presiden maka yang mau mendengar keluh kesah petani. 

”Jarang ada orang yang mendengar keluhan kita,” imbuhnya.

Karena itu, lewat forum silaturrahmi antar pengurus PKPTR, persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh petani perlu segera diselesaikan melalui kebijakan. 

Ia berharap aspirasi petani bisa diperjuangkan dan diwujudkan ketika PKB dapat memimpin negeri ini dan menjadikan Gus Muhaimin sebagai presiden.

“Kita jangan salah pilih pemimpin. Cari pemimpin yang merakyat. Kita doakan Gus Muhaimin terpilih nanti di 2024,” kata dia.

Cak Udin berjanji, aspirasi para petani tebu ini akan langsung disampaikan ke pemerintah melalui DPR RI Komisi IV. (*)