Anggaran Rp216,9 Miliar Bakal Dialokasikan untuk Program RT Berkelas Kota Malang

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran hingga Rp216,9 miliar untuk program RT Berkelas. Program tersebut dipastikan akan terealisasi di tahun 2026 nanti. 

Besaran anggaran tersebut telah dialokasikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2026. Jumlah alokasi anggaran di masing-masing kecamatan pun beragam sesuai dengan jumlah RT yang ada. 

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan setiap RT mendapatkan alokasi anggaran Rp50 juta. Hal tersebut sesuai dengan janji politiknya bersama Ali Muthohirin. 

"Semua RT kita lihat. Rp50 juta by program dan kegiatan, sudah (teralokasikan) 2026. Sekarang kan masih KUA PPAS," ujarnya, Rabu 1 Oktober 2025.

Ketua DPRD sekaligis Badan Anggaran (Banggar) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan bahwa RT Berkelas termasuk dalam pelaksanaan RPJMD sebagai bagian dari visi misi kepala daerah. 

"Kami mendorong agar perencanaan dan sosialisasi dilaksanakan secara matang dan cepat dengan melaksanakan Musrenbang Khusus serta pemenuhan dasar hukum yakni Peraturan Wali Kota," sebut Amithya

Dengan cara tersebut maka penganggaran program RT Berkelas dapat memberikan dampak positif dan tepat sasaran bagi setiap RT. 

Wakil Ketua Fraksi PKS, Indra Permana mendorong agar Program RT Berkelas yang mengalokasikan Rp50 juta per RT dapat memperkuat pembangunan berbasis masyarakat. 

"Namun program ini harus direncanakan secara matang, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata warga, agar tidak sekadar menjadi rutinitas penyaluran anggaran tanpa dampak yang signifikan," ujarnya.

Untuk itu Pemkot Malang barus mampu memastikan RT Berkelas sejalan dengan target RPJMD. Terlebih program tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, perbaikan lingkungan pemukiman, hingga mendorong pemberdayaan masyarakat. 

"Fraksi PKS meyakini bahwa keberhasilan program ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan langsung masyarakat," tegasnya.