Ahmad Sahroni Donasikan Gaji DPR via Kitabisa, Pengamat: Jangan Sekadar Simbolik

KETIK, MALANG – Keputusan Ahmad Sahroni untuk tidak mengambil gaji sebagai anggota DPR RI dan menyalurkannya melalui platform donasi digital Kitabisa menjadi perhatian publik. Langkah tersebut dinilai tidak lazim di kalangan politisi, sehingga memicu berbagai tanggapan, termasuk dari pengamat politik.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai langkah tersebut memang menarik, tetapi tetap perlu diuji dari sisi konsistensi dan komitmen jangka panjang.

“Kita tunggu dan kita kawal apakah aksi ini adalah bentuk sikap dan keberpihakan yang konsisten dalam jangka panjang kepada rakyat atau hanya sekadar langkah simbolik,” kata Nicky, Selasa, 11 Maret 2026.

Langkah Sahroni yang menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya ke lembaga amal diakui cukup mengejutkan. Pasalnya, hampir tidak ada anggota parlemen yang secara terbuka mengambil kebijakan serupa.

Meski demikian, Nicky menilai tindakan tersebut tetap harus dibuktikan melalui sikap politik yang nyata. Terlebih, menurutnya, publik masih menaruh perhatian terhadap rekam jejak Sahroni yang sebelumnya sempat mendapat sanksi nonaktif akibat pelanggaran etika.

Karena itu, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap seorang anggota DPR dinilai tidak cukup hanya melalui aksi yang bersifat simbolik. Dibutuhkan pembuktian melalui keberpihakan nyata terhadap kepentingan publik, terutama ketika menghadapi kebijakan pemerintah.

“Pemulihan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR membutuhkan pembuktian nyata. Ini berkaitan erat dengan independensi wakil rakyat dalam mengawal aspirasi publik. Terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah," katanya.

Menurut Nicky, munculnya inisiatif tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang belakangan ini. Ia menilai langkah itu hadir di tengah meningkatnya keresahan publik terhadap sejumlah isu politik nasional.

Situasi tersebut bahkan sempat memicu gelombang protes masyarakat atau civil unrest pada akhir Agustus lalu. Dalam konteks itu, penggunaan platform donasi seperti Kitabisa memang memberi ruang bagi publik untuk ikut mengawasi.

Namun demikian, langkah tersebut belum tentu langsung menghilangkan keraguan masyarakat terhadap politisi.

“Inisiatif melalui platform donasi seperti Kitabisa memang membuka ruang pengawasan publik, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus skeptisisme masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Nicky menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan para politisi untuk benar-benar memulihkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan advokasi terhadap kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Selain itu, politisi juga dinilai perlu menyesuaikan gaya hidup agar lebih empatik terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang bersifat pencitraan politik juga sebaiknya dikurangi dan digantikan dengan sikap politik yang lebih tegas.

"Kedua, penyesuaian gaya hidup politisi agar lebih empatik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga, meminimalkan pendekatan yang bersifat gimik politik dan menggantinya dengan ketegasan sikap dalam menyuarakan posisi politik," ujarnya.

Menurut Nicky, konsistensi dalam menjalankan berbagai hal tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya bagi integritas seorang wakil rakyat, termasuk bagi Sahroni.

Karena itu, ia berharap langkah menolak gaji DPR tidak berhenti hanya sebagai aksi sesaat. Transparansi dan akuntabilitas juga dinilai penting agar publik dapat melihat bahwa inisiatif tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi faktor penting agar setiap inisiatif yang dilakukan wakil rakyat tidak hanya dipandang sebagai strategi komunikasi politik, melainkan benar-benar sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik,” katanya.

Ke depan, publik akan terus menyoroti apakah langkah Ahmad Sahroni donasi gaji DPR tersebut benar-benar menjadi komitmen jangka panjang atau hanya aksi simbolik di tengah dinamika politik nasional. (*)