KETIK, MALANG – Dalam komitmen membangun zona integritas, sebanyak delapan fakultas dan unit kerja Universitas Brawijaya (UB) mendapatkan penghargaan pada subkategori Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 yang digelar pada Selasa, 10 November 2026 di Airlangga Convention Center (ACC) Surabaya.
Delapan unit kerja yang mendapatkan penghargaan WBK meliputi Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Fakultas Sains dan Teknologi dan Matematika (FSTeM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST), Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UB Kediri, dan Sekolah Pascasarjana UB.
Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya unit kerja yang telah berkomitmen untuk terus membangun tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, menyampaikan bahwa delapan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja. Menurutnya, 8 unit kerja UB tersebut telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi.
Ia menegaskan bahwa anugerah Diktisaintek merupakan salah satu bentuk apresiasi terbesar dalam bidang pembangunan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi.
"Anugerah Diktisaintek ini merupakan apresiasi bagi kerja keras kita semua di dalam proses perubahan tata kelola yang ada di Universitas Brawijaya," ujar Ngesti.
Ngesti Dwi juga menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan UB. Sehingga, proses tersebut membutuhkan komitmen bersama dan konsistensi seluruh unit kerja.
Meski demikian, Ngesti menyebut capaian penghargaan ini masih menjadi bagian dari proses menuju penetapan status WBK oleh Kementerian PANRB. Pihaknya berharap seluruh delapan unit kerja tersebut dapat memperoleh predikat WBK.
"Kami berharap semuanya, delapan unit kerja, bisa mendapatkan WBK," harapnya.
Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo, mengapresiasi komitmen para dekan dan jajaran pimpinan fakultas yang terus ikut berpartisipasi dalam pembangunan zona integritas bersama SRB.
Prof. Widodo menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut perlu diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari proses rekrutmen, penerimaan mahasiswa, hingga pengadaan barang dan jasa.
Menurut Prof. Widodo, ada tiga aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian pembangunan zona integritas.
Pertama, manajemen risiko sebagai instrumen strategis bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, mengantisipasi hambatan, serta memastikan target organisasi tercapai.
Kedua, manajemen risiko harus berjalan beriringan dengan pembangunan zona integritas. Kemampuan memitigasi risiko perlu didukung dengan integritas agar tata kelola organisasi dapat berjalan secara baik.
Ketiga, budaya sadar risiko dan integritas harus dibangun di seluruh lingkungan kampus.
Prof. Widodo juga menekankan bahwa integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi harus menjadi budaya yang diterapkan seluruh sivitas akademika.
"Kalau pelayanan kita bagus, transparan, akuntabel, integritasnya bagus, maka sebenarnya sama dengan kita memberikan teladan secara langsung kepada calon pemimpin kita," pungkasnya.(*)
