Dorong Inovasi Kebijakan, FISIP UB Kumpulkan Akademisi dan Kepala Daerah dalam Government Academic Forum 2025

KETIK, MALANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) menggelar Government Academic Forum dalam rangka menjalin sinergi antara civitas akademik dengan pemerintah daerah, di Gedung Widyaloka UB, Rabu, 26 November 2025.

Forum ini akan menjadi wadah bagi para peserta untuk mendiskusikan isu yang relevan dengan konteks ilmu pemerintahan pada saat ini. Sehingga ini bisa menghadirkan pengetahuan tambahan antara perspektif akademisi dan birokrat.

“Kami menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat dilakukan secara berkala dengan menghasilkan output nyata, seperti kertas kerja, proposal riset, atau program pengabdian hasil kolaborasi akademisi dan pemerintah,” ujar Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Associate Professor Universiti Malaya Dr. Nurul Liyana Mohd Kamil, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan, S.H., M.H., serta Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.

Tidak hanya itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof Dr Drs Akmal Malik M.Si., turut memberikan pemaparan secara daring. Sejumlah kepala daerah juga hadir, termasuk Wakil Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Batu, Wali Kota Blitar, dan Wali Kota Pasuruan.

Dr. Nurul Liyana Mohd Kamil menjelaskan tentang urgensi kebijakan yang inovatif untuk menanggulangi permasalahan. Ia kemudian menerangkan bahwa perubahan pola pikir yang harus diganti untuk meningkatkan inovasi kebijakan.

“Empathy is the core innovation skills, satu elemen yang penting untuk mengerti keinginan masyarakat,” tuturnya.

Prof. Dr. Nurul Liyana Mohd Kamil juga mengemukakan bahwa perubahan pola pikir yang harus diganti untuk meningkatkan inovasi kebijakan.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, S.H., M.H., juga menekankan bahwa inovasi harus kita lakukan untuk membangun kekuatan fiskal daerah melalui kolaborasi.

“Negara seperti indonesia dengan bentuk NKRI dan sistem pemerintah terdiri dari pusat dan daerah, keduanya harus melakukan kolaborasi dan berjalan sinergis,” ujar politisi Golkar tersebut.

Tidak hanya itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., menekankan tentang pentingnya pengembangan digitalisasi untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

Diskusi yang berlangsung juga memantik keaktifan audiens, salah satunya Azka Amanila, mahasiswi Ilmu Pemerintahan yang bertanya soal strategi bagi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam perumusan kebijakan.

Merespons pertanyaan itu, Dr. Lilik memaparkan keterlibatan mahasiswa bisa dimulai dengan penyelenggaraan pemerintah secara umum.

“Mahasiswa dapat terlibat dalam musrenbang pada kelurahan/kecamatan/desa masing-masing. Karena itu nanti (bisa) masuk sampai ke APBD. Jadi, gunakan kemampuan anda untuk berkontribusi memberi masukan bagi kebijakan untuk tahun selanjutnya,” tambahnya.

Ia juga menekankan perlunya inisiatif mahasiswa untuk mengakses pusat pengaduan yang tersedia, dan melaporkan keluhan sesuai dengan wewenang, substansi, dan prosedur yang sudah ada. (*)