Dinilai Alami Krisis, Dosen FISIP Unmer Malang Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik

KETIK, MALANG – Di tengah derasnya arus informasi digital dan cepatnya opini publik terbentuk di media sosial, komunikasi pemerintah dinilai sedang menghadapi tantangan serius. Beragam pernyataan pejabat kerap memicu polemik, memperpanjang perdebatan, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, Dr. Ana Mariani, menilai situasi tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam pengelolaan komunikasi publik pemerintah.

Menurutnya, di era digital, setiap pernyataan pejabat tidak lagi berhenti pada satu ruang konferensi pers. Informasi dengan cepat menyebar dan ditafsirkan beragam oleh masyarakat melalui media sosial.

“Untuk isu yang sifatnya besar, pemerintah harus menyampaikan secara jelas kepada masyarakat. Menteri atau pihak yang kompeten perlu menjelaskan langsung agar tidak menimbulkan tafsir liar,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyampaian informasi tidak harus selalu melalui konferensi pers formal. Pemerintah dapat memanfaatkan akun media sosial resmi sebagai sarana komunikasi, selama tetap menjaga etika, kejelasan pesan, dan konsistensi narasi.

Dalam konteks masyarakat yang semakin kritis dan responsif, menurutnya, pemerintah juga dituntut untuk tetap tenang menghadapi pro dan kontra.

“Pro dan kontra itu wajar. Tetapi pemerintah memang berkewajiban menjelaskan secukupnya kepada masyarakat sesuai tujuan kebijakan tersebut,” katanya.

Sorotan terhadap krisis komunikasi ini juga terlihat dalam polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut masih menuai perdebatan, mulai dari persoalan anggaran hingga insiden siswa yang mengalami keracunan.

Ana menekankan bahwa persoalan tersebut bukan hanya soal komunikasi, melainkan juga menyangkut akuntabilitas kebijakan.

“Yang penting itu bukan hanya komunikasinya, tetapi harus ada akuntabilitas dan keterbukaan. Apa pun yang dilakukan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam situasi krisis, pemerintah seharusnya segera menjelaskan faktor penyebab persoalan serta langkah perbaikan yang akan dilakukan. Selain itu, diperlukan sistem komunikasi yang terstruktur, termasuk penunjukan juru bicara resmi agar pesan yang disampaikan tidak simpang siur.

Tanpa pengelolaan komunikasi yang terencana dan transparan, perdebatan publik dikhawatirkan akan terus berulang dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. (*)