Federasi KontraS Nilai Soeharto Pelanggar HAM dan Tak Layak Jadi Pahlawan

KETIK, MALANG – Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Federasi KontraS) bersuara lantang soal rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto.

Sekretaris Jenderal Federasi KontraS, Andy Irfan Junaedi, menyebut bahwa Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan. Pasalnya, ia menambahkan, reputasi Soeharto jauh dari gambaran sosok pahlawan.

"Soeharto itu koruptor dan penjahat HAM. Ia tidak layak mendapatkan gelar sebagai pahlawan," kata Andy Irfan, kala dihubungi Ketik.com, Senin, 10 November 2025.

"Seharusnya, Soeharto diingat sebagai sejarah hitam Bangsa Indonesia, bukan malah sebaliknya," sambungnya.

Soeharto masuk dalam daftar 49 kandidat penerima anugerah pahlawan nasional. Presiden kedua Indonesia ini pun disebut menjadi satu dari sepuluh orang yang akan menerima gelar pahlawan nasional.

Pengumuman gelar pahlawan nasional tahun 2025 ini rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada upacara di Istana Negara, Senin, 10 November 2025.

Rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto telah menimbulkan gelombang penolakan. Selain Federasi KontraS, ada sejumlah organisasi dan tokoh lain yang telah menyuarakan keberatan mereka.

Salah satu tokoh yang vokal menentang pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mustofa Bisri. 

Gus Mus, sapaan karib Mustofa Bisri, menyebut bahwa banyak ulama pesantren dan NU yang diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa.

"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," kata Gus Mus, dilansir dari NUOnline.

"Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh diasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," tambahnya.(*)