Khianati Konstitusi, Akademisi Unmer Malang Minta Pemerintah Indonesia Keluar dari Board Of Peace

KETIK, MALANG – Akademisi Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr Rochmad Effendi, buka suara ihwal keikutsertaaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Ia menilai keikutsertaan Indonesia dalam dewan bikinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini justru melanggengkan penjajahan terhadap Palestina.

Menurut Rochmad, selama ini Indonesia selalu menegaskan dukungan terhadap Palestina. Bahkan, dalam tiap pidatonya, Presiden Prabowo selalu mengungkapkan keinginannya untuk membela Palestina. 

"Sebelum ada BOP, Prabowo ingin membela Palestina. Ini adalah amanat konstitusi kita. Selain itu, persahabatan kita dengan Palestina juga sudah berlangsung lama. Mereka adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia," kata Rochmad.

"Setelah itu, tiba-tiba Indonesia menjadi anggota BOP, yang katanya tujuannya mendamaikan Palestina," sambungnya.

Langkah Indonesia bergabung dengan BOP ini, menurut Rochmad, kurang tepat. Pasalnya, BOP sama sekali tak melibatkan Palestina dalam upayanya menciptakan perdamaian.

"Ada negara-negara yang mau menciptakan perdamaian di Palestina, tapi Palestina tidak diajak. Ini enggak benar. Mau mendamaikan, tapi tuan rumahnya enggak diajak," kata dosen FISIP Unmer Malang ini.

"Apa namanya ini kalau bukan penjajahan? Berarti, selain mengkhianati sejarah, masuknya Indonesia di dalam BOP mengkhianati konstitusi," tuturnya.

Lebih lanjut, Rochmad mewanti-wanti pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan BOP. Hal ini, sambungnya, harus dilakukan demi patuh kepada amanat konstitusi. 

"Indonesia harus keluar dari BOP karena itu melanggar konstitusi. Di UUD 1945 sudah jelas dan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” ia menegaskan. (*)