Pemkot Malang Gunakan Dana BTT untuk Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang masih berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Salah satunya dengan menggelontorkan dana yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT). 

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan saat ini besaran BTT yang dimiliki Pemkot Malang mencapai Rp 9 miliar. Namun dana tersebut biasanya digunakan untuk menangani kebencanaan dan situasi darurat lainnya. 

Wahyu menjelaskan bahwa upaya menekan harga bahan pokok di Kota Malang termasuk dalam upaya pengendalian inflasi sehingga dapat menggunakan dana BTT. 

"Tahun ini kita BTT ada Rp 9 miliar, tapi itu untuk bencana, kondisi darurat dan lainnya. Salah satu yang diperbolehkan untuk menekan terkait dengan inflasi, kita akan melihat dulu situasinya," ujar Wahyu, Rabu (21/2/2024).

Salah satu intervensi yang menjadi penekanan ialah pemberian subsidi untuk transportasi pengangkut bahan pokok. Dengan memberikan subsidi terhadap transportasi, diharapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga. 

"Misalnya beras, kita coba dengan subsidi untuk transportasi menuju kelurahan jadi harganya tetap sama. Beras dari Gudang Bulog ke tempat lokasi ada biaya, harga beras juda naik. Ini kita support jadi harga beras sama seperti di Bulog," terang Wahyu. 

Wahyu menekankan bahwa penggunaan BTT untuk intervensi harga bahan pokok tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

"Kita akan lihat dulu, apabila pasar murah masih belum cukup menekan inflasi maka baru kita akan carikan BTT," ujarnya. 

Pengendalian harga bahan pokok di pasar juga dilakukan dengan pelaksanaan operasi pasar murah. Di sana masyarakat bisa mendapatkan satu paket sembako dengan harga Rp 100.000 saja. 

Wahyu juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) datang ke distributor untuk memastikan tidak ada permainan harga bahan pokok yang beredar di Kota Malang.

"Selain pasar murah, kita akan turun lagi ke distributor, cek ke Bulog. Kadang kala dari distributor ke pedagang ini tetap stabil harganya tetapi dari pedagang ke pembeli itu yang wah (ada kenaikan harga). Nah itu yang akan kita intervensi," pungkasnya. (*)