Tembok Pasar Besar Retak, Wali Kota Malang Instruksikan Perbaikan Sementara

KETIK, MALANG – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menanggapi serius fenomena keretakan tembok di sisi timur Pasar Besar. Sebagai langkah preventif, Wahyu menginstruksikan perbaikan sementara guna mengantisipasi potensi bahaya bagi para pedagang maupun pengunjung.

Laporan mengenai kerusakan konstruksi tersebut telah diterima dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Saat ini, banner peringatan juga telah dipasang di lokasi agar tidak ada aktivitas warga di zona rawan tersebut.

"Ada laporan dari Kadis Kopindag untuk melihat ada berapa yang retak. Nah, kita ini kan menjaga, mencegah kerawanan apabila nanti timbul permasalahan di kemudian hari, kami memasang tulisan ini agar mereka tidak beraktivitas di sekitar dulu, sambil menunggu proses," ujarnya, Senin, 13 April 2026.

Wahyu meminta Diskopindag segera mengalokasikan anggaran perawatan. Selain itu, ia melibatkan DPUPRPKP Kota Malang untuk melakukan uji kelayakan guna menentukan langkah teknis selanjutnya.

"Saya minta nanti di Diskopindag untuk, untuk anggaran perawatan. Nanti dibantu DPUPRPKP untuk penilaian konstruksi saat ini. Nanti dengan ada berapa retak dan koordinasi dengan DPUPRPKP untuk lihat kelayakan," lanjut Wahyu.

Langkah cepat ini diambil mengingat peristiwa sebelumnya di sisi barat Pasar Besar, di mana tembok yang ambruk sempat menimpa seorang penjual. Pemerintah Kota Malang menegaskan tidak ingin insiden serupa terulang kembali.

"Tapi yang penting penyelesaian Pasar Besar inilah supaya cepat selesai. Karena kalau itu kan sifatnya temporer, hanya sementara. Kita khawatir akan terjadi hal yang tidak kita inginkan," ucapnya.

Wahyu juga berharap revitalisasi Pasar Besar dapat segera dilaksanakan. Mengingat saat ini rencana revitalisasi yang mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat harus terhenti akibat banyak pedagang yang tidak setuju.

"Makanya doakan untuk Pasar Besar ini kita cepat selesai ya, konflik kepentingan ini harusnya kepentingan umum lah yang harus diutamakan, jangan kepentingan pribadi. Akhirnya nanti kan timbul masalah seperti ini," tegas Wahyu. (*)