Target IKD Belum Terpenuhi, Disdukcapil Kota Malang Siapkan Skema Jemput Bola Masif di 2026

KETIK, MALANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang terus mengejar target 30 persen aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Skema jemput bola akan kembali dimasifkan di sepanjang tahun 2026.

Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari menjelaskan target aktivasi 30 persen IKD belum mampu dituntaskan pada 2025 lalu. Pasalnya hingga akhir tahun 2025, capaian IKD baru menyentuh angka 17 persen. 

"Kemarin sudah sampai sekitar 17 persen dari target 30 persen di tahun 2025. Mudah-mudahan 2026 target bisa tercapai," ujarnya, Jumat, 9 Januari 2026.

Upaya jemput bola akan diperkuat melalui kerja sama dengan instansi maupun lembaga khususnya di lingkungan Pemkot Malang. Lusi menjelaskan jemput bola tak hanya berlaku bagi IKD namun juga layanan administrasi kependudukan lainnya. 

"Misalnya ada layanan akta kelahiran atau perekaman KTP. Sebelum mereka dilayani, mereka diarahkan untuk aktivasi IKD dulu. Sekarang pintu masuknya seperti itu," lanjut Lusi. 

Lusi juga berencana untuk koordinasi dengan Disnaker PMPTSP Kota Malang. Nantinya sebelum masyarakat mengakses layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, diarahkan untuk melakukan aktivasi IKD. Hal serupa juga akan dilaksanakan di Block Office Kota Malang. 

"Saya ingin semua pengunjung yang ke MPP wajib aktivasi IKD dulu. Kalau belum IKD, jangan dilayani. Tapi ini masih wacana ya, masih perlu dibicarakan lebih lanjut," katanya. 

Sementara itu Kabag PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Malang, M Wahyu Hidayat menjelaskan terkait rencana jemput bola di MPP Merdeka. Nantinya akan ada petugas yang berjaga di depan MPP Merdeka. 

"Rencananya nanti kami tempatkan petugas di depan, mungkin di sebelah Satpam atau sebelum antrean. Jadi saat mengantre, mereka bisa aktivasi IKD dulu. Di sana kan sudah ada layanan BPJS dan lain-lain, jadi capaiannya bisa lumayan kalau diterapkan seperti itu," jelasnya. 

Terlebih saat ini regulasi dari Pemerintah Pusat telah mempermudah instansi pengguna IKD. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat. 

"Mudah-mudahan ada kabar baik terus dari pusat. Langkah awal kita saat ini adalah koordinasi dengan OJK," tutup Wahyu. (*)