Kepala Staf Kepresidenan RI Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat di Kota Malang, Pastikan Standarisasi Pendidikan Merata

KETIK, MALANG – Kepala Staf Kepresidenan RI, Anto Mukti Putranto meninjauk kesiapan bangunan Sekolah Rakyat yang ada di Kota Malang. Sekolah Rakyat tersebut digagas dengan memastikan standarisasi pendidikan tetap merata. 

Anto menekankan bahwa pada Juli 2025 nanti Presiden akan meresmikan 100 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Setiap sekolah akan menampung sekitar 1000 soswa yang kurang mampu. 

"Siswanya yang masuk memang layak untuk mendapatkan perhatian pendidikan, dan kondisi orang tua juga. Ada penyamaan standarisasi di seluruh pelosok negeri. Presiden ingin standar anak sekolah sama dengn yang lain," ujarnya, Jumat 20 Juni 2025.

Melalui standarisasi tersebut, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya, termasuk pendidikan berbasis vokasi. Hal tersebut juga agar lulusan siap masuk ke dunia kerja dan memperbaiki kondisi perekonomian. 

"Tujuannya setidaknya untuk memutuskan rantai kemiskinan dengan cara upgrade dan memberikan peluang anak sekolah agar memiliki strata yang sama dengan pendidikan lain," lanjutnya. 

Untuk itu modul pendidikan dipastikan tidak berneda dengan sekolah umum. Hanya saja, Sekolah Rakyat memiliki basis asrama dengan beberapa fasilitas penunjang pendidikan. Mulai dari asrama, laboratorium, CCTV, dan lainnya. 

"Masing-masing sekolah dilengkapi CCTV sehingga bisa memantau kapanpun presiden atau saya mau lihat anak-anak belajar. Intinya Pak Presiden ingin anak-anak maju, lebih siap menghadapi masa depan, SDM harus disiapkan dari dini," tegasnya. 

Sekolah Rakyat di Kota Malang bertempat di gedung Poltekom. Sudah dilakukan pembenahan pada setiap sudut gedung yang ada di Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang itu. 

Menurut Anto, perbaikan gedung untuk Sekolah Rakyat di Kota Malang sudah hampir mendekati standar. Gedung di Poltekom sendiri hanya dijadikan sebagai lokasi sementara untuk Sekolah Rakyat. Rencananya pada tahun ajaran baru ini, Kota Malang hanya membuka dua jenjang pendidikan yakni SMP dan SMA. 

Anto didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jajaran Pemerintah Kota Malang juga meninjau lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi tetap Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berada di Jalan Mayjen Sungkono nomor 63, di dekat Kantor BPBD Kota Malang.(*)