KETIK, MALANG – Polres Malang menemukan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Modusnya, dengan membagikan sembako berflyer Paslon 02.
Koordinator Sentra Gakkumdu Polres Malang, AKP Muchammad Nur menjelaskan mengenai dugaan politik uang yang ada di tempat tersebut. Yakni bermula ada temuan pembagian minyak goreng bergambar Paslon 02.
"Kami melakukan penyelidikan terkait temuan paket sembako flyer pasangan nomor urut 02. Kami berkoordinasi dengan Bawaslu untuk ditindaklanjuti," ujarnya, Selasa, 25 November 2024.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan pembahasan temuan itu dengan Bawaslu Kabupaten Malang.
Baca Juga:
Bikin Bangga! Sekda Kabupaten Malang Budiar Sabet Penghargaan Bergengsi PWI, Diakui hingga Tingkat Nasional"Untuk saat ini masih penyelidikan," kata Perwira Pertama atau Pama kepolisian dengan tiga strip balok di pundaknya tersebut.
Selanjutnya ia menjelaskan kronologi atas temuan dugaan politik uang itu. Yakni masyarakat menerima sembako berflyer Paslon 02 tersebut. Dalam hal ini Paslon Gunawan-dr Umar Usman
"Sembako itu diterimakan di warga. Ada sebanyak 15 orang yang menerima paket sembako tersebut," ungkapnya.
Disinggung mengenai siapa yang melakukan penyebaran sembako apakah tim sukses atau relawan, AKP Muchammad Nur menyatakan masih melakukan pendalaman.
Baca Juga:
Bupati Malang Lantik Putranya Jadi Kepala Dinas, Fraksi PDIP: Jangan Hukum Orang karena Akte Kelahiran"Masih kami dalami, tetap berkomunikasi dengan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. (Ini dugaannya) terkait money politik atau materi lainnya," tuturnya.
Diketahui, pembagian sembako saat kampanye dilarang. Karena bisa termasuk melanggar pidanan pemilu dalam hal ini politik uang. Dalam hal ini melanggar Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016.
Diperoleh informasi, dugaan bagi-bagi sembako dalam hal ini Minyak Kita berflyer Paslon 02 terjadi Jumat, 22 November 2024 atau beberapa hari sebelum masa tenang. Dalam flyer ini juga ada ajakan memilih Paslon 02 di Pilkada 2024. (*)
