Dana Transfer Dipangkas, Wali Kota Malang Atur Skema Pergeseran Anggaran

KETIK, MALANG – Pemerintah Pusat telah merencanakan untuk mangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat telah mengatir skema untuk pergeseran anggaran. 

Wahyu menjelaskan bahwa postur APBD Kota Malang masih bergantung terhadap TKD dari pusat hingga 60 persen. Kendati melakukan pergeseran anggaran, namun Wahyu memastikan tidak akan berdampak pada masyarakat. 

"Walaupun dana transfer ada yang berdampak, tetapi masyarakat juga tahu bahwa kondisi seperti ini. Ada pergeseran anggaran pada program lain yang lebih prioritas, tetapi juga berdampak pada masyarakat," ujarnya, Jumat, 22 Agustus 2025.

Pergeseran-pergeseran tersebut akan dikomunikasikan dengan Pemprov Jatim agar sesuai ketentuan yang ada. Wahyu memastikan bahwa program prioritas yang diusung oleh Pemkot Malang dapat tetap terlaksana. 

"Terkait dana transfer ini kan ada fisik dan non-fisik, dengan pengurangan ini, bukan berarti program prioritas tidak berlaksana. Tahun selanjutnya ada penyesuaian tapi kami fleksibel," katanya. 

Ketua Kunker Spesifik Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin turut mengapresiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Pasalnya postur rasio PAD di APBD Kota Malang cukup tinggi, yakni hingga 45 persen. 

Kemudian yang cukup menggembirakan, Kota Malang ini menjadi di salah satu daru sedikit daerah yang postur rasio PAD di APBD nya itu cukup tinggi. Mendekati 50 persen, tepatnya 45 an persen. 

"TKD untuk 2025 yang berjalan ini, itu berjumlah Rp1,3 triliun dari kebutuhan APBD Rp2 koma sekian triliun. Berarti PAD-nya hampir Rp800 miliar. Sementara, di daerah lain di pulau Jawa, ada daerah yang rasio keuangan PAD ke APBD hanya 10-15 persen," jelasnya. 

Untuk itu, Kota Malang harus memiliki kemandirian fiskal sehingga tidak bergantung pada TKD dari Pemerintah Pusat. Salah satu solusinya ialah penguatan BUMD maupun potensi yang ada di masing-masing daerah. 

"Mungkin ada daerah yang menonjol dalam kepariwisatanya tapi tidak dengan SDA, ada yang menonjol SDA tapi tidak kepariwisatanya. Intinya persoalan Pati ini harus di jadikan alarm bahwa kebijakan harus berdampak positif kepada masyarakat," pungkasnya. (*)