Antisipasi Banjir Kiriman, Wali Kota Malang Dorong Kerja Sama Malang Raya Masuk Proyek Strategis Nasional

KETIK, MALANG – Persoalan banjir masih menjadi pembahasan hangat di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat telah mendorong agar kerja sama 3 daerah di Malang Raya dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal tersebut sebagai respons terhadap datangnya banjir kiriman yang sering melanda Kota Malang. Menurutnya penanganan banjir tidak dapat berjalan optimal apabila ketiga daerah tidak bersatu.

"Usulannya adalah adanya kerja sama 3 daerah di Malang Raya. Harapannya ini bisa dipertimbangkan dan masuk dalam PSN karena ini butuh 3 daerah. Kalau Kota Malang saja, ya tetap tidak akan optimal," ujar Wahyu, Selasa 19 Agustus 2025.

Wahyu menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jatim dan juga Kementerian ATR. Terlebih Kota Malang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir.

"Kami di Kota Malang sudah mengantisipasi sedemikian rupa. Tetapi kalau di daerah sekitarnya tidak bisa menjaga terutama terkait dengan tata ruangnya, tetap tidak akan bisa optimal dalam mencegah banjir di Kota Malang," lanjutnya.

Wahyu juga meminta agar masyarakat Kota Malang dapat merawat drainase yang ada di lingkungan masing-masing. Apabila hanya pemerintah saja yang bergerak, maka penanganan banjir pun tetap tak akan optimal.

"Untuk itulah, selalu saya ingatkan agar kerja bakti yang rutin. Saluran sudah ada, sudah bagus, kalau gak dimanfaatkan sebaik mungkin pasti akan kena dampaknya. Meminimalisir banjir itu masyarakat juga harus ikut andil, sadar menjaga saluran air dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno menjelaskan akan ada pelatihan mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat. Nantinya simulasi akan dilaksanakan langsung di titik yang rawan terjadi bencana.

"Kalau di Kedungkandang kan dulu mintanya di tempat yang terendam banjir 300 rumah. Nah masyarakat meminta latihannya di lokasi tempat supaya latihannya satu banding satu, seperti kondisi sebenarnya," jelasnya.

Pada pelatihan tersebut, masing-masing kelurahan akan mengirimkan 5-10 perwakilan termasuk dari komunitas difabel. Melalui pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap bencana.

"Mereka bisa melakukan simulasi di itu, jalur evakuasi, titik pengungsinya juga beneran, titik untuk pengumpulan beneran juga. Jadi tidak hanya membayangkan lagi," pungkasnya.(*)