Aksi HMI di Kota Malang Tuntut Reformasi di Tubuh DPR dan Pencopotan Kapolri

KETIK, MALANG – Aksi yang dilakukan oleh Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang berakhir damai. Beberapa poin tuntutannya ialah reformasi di tubuh DPR dan pencopotan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. 

Mirdan Idham, Ketua Umum HMI Cabang Malang menjelaskan DPR dan Polri harus dirombak dan dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih selama ini banyak anggota DPR mengeluarkan pernyataan yang memancing amarah rakyat. 

"Pada prinsipnya kita ingin lembaga DPR ini benar-benar diatur dengan sebaiknya, bisa dirombak, bisa diatur, baik itu urusan komposisinya," ujarnya, Senin 1 September 2025 usai aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang. 

Berbeda dengan beberapa aliansi mahasiswa yang menyatakan mundur dari aksi Senin ini, HMI Kota Malang memutuskan untuk tetap turun ke jalan. Akai yang berlangsung damai itu bentuk akumulasi dari keresahan panjang masyarakat. 

"Iti membuat teman-teman HMI merasa tergerak untuk turun dan menyampaikan hal yang sama, menyampaikan suara yang sama dengan atas nama instansi," katanya. 

Massa aksi juga menuntut agar 4 orang anggota DPR RI problematik untuk segera dicopot. Meskipun saat ini mereka telah dinonaktifkan, hukuman bagi mereka tetap harus terus dikawal. 

"Artinya kalau punishment yang dikasih ke beberapa anggota DPR itu terus dikawal oleh teman-teman HMI, dan akan ditindaklanjuti. Kalau semisalkan itu hanya berefek ringan saja, kita akan lakukan aksi remonstrasi lagi untuk itu," katanya. 

Adapun poin tuntutan yang mereka bawa dalam aksi tersebut ialah:

Poin Tuntutan DPR

1. Copot anggota DPR yang tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang membuat kegaduhan.
2. Audit Independen DPR secara menyeluruh terhadap keuangan legislatif mencakup fasilitas, tunjangan dan penggunaan anggaran.
3. Evaluasi dan reformasi institusi DPR secara menyeluruh.
4. Mendesak pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset.
5. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR

Poin Tuntutan Polri

1. Reformasi institusi Polri secara menyeluruh.
2. Copot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.
3. Usut tuntas kematian ojol dan demonstran yang menjadi korban.
4. Usut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil.(*)