KETIK, MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali mematangkan arah pembangunan jangka menengah melalui Forum Group Discussion (FGD) perencanaan daerah pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung GCIO, Kota Madiun.
Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun yang memimpin FGD perencanaan tersebut menegaskan FGD ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
"FGD ini adalah langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan pembangunan Kota Madiun ke depan," jelasnya.
Lebih lanjut, Mas Bagus (sapaan akrabnya) menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi agar pembangunan berjalan berkualitas dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Pasca Insiden Dugaan Keracunan MBG, Plt Wali Kota Madiun Akan Evaluasi SPPG"Tahun 2026 ini menjadi awal transformasi pembangunan menuju 2030. Yang ditandai dengan tahapan penguatan, ekspansi, hingga pemantapan untuk mewujudkan pemerintahan yang maju, bersih, dan berwibawa," tambahnya.
Mas Bagus menyebut capaian Kota Madiun saat ini berada di papan atas Jawa Timur. Ditopang dengan indikator makro ekonomi dan IPM yang konsisten di tiga besar serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Namun, gini rasio masih menjadi pekerjaan rumah.
"Makro ekonomi kita (Kota Madiun) itu di tiga besar se Jatim. Kemudian, IPM juga tiga besar, pengangguran dan kemiskinan juga terus menurun. Tapi kita masih punya PR yaitu ketimpangan (gini rasio) yang tinggi. Ini harus segera kita intervensi," tegasnya.
Lebih jauh, Mas Bagus mengatakan di tahun 2026 ini, Pemkot Madiun menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni ekonomi inklusif, penguatan SDM, ketahanan sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga:
Silaturahmi ke Lapas Narkotika, Kapolres Madiun Kota Dukung Program Pembinaan Warga Binaan"OPD juga kami minta untuk menyusun perencanaan yang adaptif, berbasis tren, dan melalui proses yang terstruktur dan matang," paparnya.
Terakhir, Mas Bagus berharap melalui FGD ini kualitas kebijakan dan perencanaan daerah semakin meningkat.
"Melalui FGD ini kita berharap kualitas kebijakan dan perencanaan daerah terus meningkat. Sehingga target pembangunan hingga 2030 dapat tercapai secara optimal," pungkasnya. (*)
