795 Petugas Sensus Pertanian Lakukan Pendataan di Madiun, Ini Pesan Bupati Kaji Mbing

KETIK, MADIUN – Sebanyak 795 petugas sensus  pertanian diterjunkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun.  Ratusan petugas itu bakal melakukan sensus pertanian selama dua bulan terhitung 1 Juni hingga 31 Juli 2023.

795 petugas ini bakal disebar ke 15 kecamatan di Kabupaten Madiun, mereka terbagi sebagai pencacah, pendamping, dan koordinator.

Bupati Madiun  Ahmad Dawami Ragil Saputro  meminta agar petugas sensus pertanian teliti dan tidak sembarangan dalam pengambilan data. Sebab data yang dikumpulkan akan diolah dan dijadikan sumber dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

“Sensus pertanian memiliki peran penting dan untuk itu diperlukan data yang akurat agar kebijakan yang diambil memiliki akurasi yang baik. Kualitas dan manfaat dari hasil pendataan menjadi hal yang sangat penting”, ujar Bupati Madiun dalam Apel Pelepesan Petugas Sensus Pertanian 2023 di Pendopo Muda Graha.

Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun H Ahmad Dawami Ragil Saputro berharap masyarakat menerima kehadiran para petugas dan memberikan data yang sebaik-baiknya. Untuk mengenali petugas sensus pertanian itu, Bupati memberi Topi hingga tanda pengenal sebagai bukti identitas.

Kepala BPS Kabupaten Madiun Herlina P. Sambodo, mengatakan Sensus Pertanian 2023 bertujuan untuk menghasilkan data pertanian yang antara lain berkaitan dengan jumlah petani di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun.

Tak hanya itu sensus juga menyasar struktur usaha tani, jumlah petani milenial, dan kondisi urban farming. “Kami mencoba melakukan pendataan dengan variabel internasional, kuisioner kertas, dan tagging sehingga menghasilkan data by name by address,”  ungkapnya.

Herlina mengungkapkan, Sensus Pertanian dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk menangkap seluruh aktivitas sektor pertanian di Indonesia, baik skala kecil maupun besar.

Sensus Pertanian 2023 mencakup tiga jenis usaha pertanian. Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Lainnya (UTL), dan Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB).

Ketiganya merupakan representasi dari pelaku usaha pertanian di Indonesia dari yang skalanya kecil hingga besar, dari yang mengusahakan tanaman pangan hingga jasa pertanian. (*)