Rekom Soal PT KJB Tak Digubris, Ketua DPRD Lumajang: Segera Kita Koordinasikan ke Forkopimda

KETIK, LUMAJANG – Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktafiyanimenyatakan akan segera bergerak untuk mempertanyakan rekomendasi ke Pemkab Lumajang dan Forkompimda lainnya tentang kelanjutan Rekomendasi penghentikan operasional PT Kalijeruk Baru (KJB) di Kecamatan Randuagung.

Menurut Oktafiyani, rekomendasi tersebut sudah didasarkan kepada fakta dilapangan, kajian hukum dan melalui proses panjang di DPRD Lumajang, sehingga seharusnya penghentian sementara operasional PT KJB benar-benar dihentikan.

"Rekomendasi itu sudah berdasarkan kajian hukum, dugaan pelanggaran PT KJB dan melalui proses panjang dalam rapat-rapat di DPRD Lumajang. Rekomendasi kita, ya hentikan dulu operasionalnya. Tapi nyatanya penebangan pohon utama terus berlangsung," kata Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktafiyani  kepada media ini melalui ponselnya, hari ini Sabtu, 10 Januari 2026.

"Maka hal ini akan kembali kita pertanyakan, karena rekomendasi itu kita kirim ke semua unsur di Lumajang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH). Kalau kita kan tidak bisa menghentikan, karena bukan kewenangan kita," sambungnya.

Masih kata Oktafiyani, salah satu kekhawatiran dari DPRD Lumajang adalah kalau terjadi hujan deras dan ada banjir, kemudian memicu kemarahan warga setempat. 

"Itu yang kita khawatirkan mas, kalau banjir kemudian warga sekitar HGU marah kan sudah jadinya. Ini yang kita khawatirkan," jelas Oktafiyani kemudian.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ini lahan KJB yang sebelum tanaman keras dan merupakan komoditas perkebunan, telah berubah menjadi lahan tebu. Bahkan beredar kabar lahan tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

"Namanya HGU yang diberikan oleh pemerintah, maka tanamannya harus sesuai dengan yang diajukan. Kalau berubah seperti sekarang ini, kan seharusnya ada perubahan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan. Kita ini ingin menjawab kekhawatiran warga kalau sampai terjadi banjir," kata Oktafiyani kemudian.

"Segera kita akan pertanyakan kepada semua pihak, termasuk BPN, yang katanya dulu mau ngecek ke lapangan. Kita semua di DPRD Lumajang sudah tahu memang ada dugaan pelanggaran dalam tata kelolanya. InsyaAllah minggu depan ini akan kita pertegas kembali soal rekomendasi itu," tegas Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktafiyani kepada Ketik.com.(*)