Lumajang Libatkan TNI-Polri dalam Pengamanan Pemungutan Pajak Tambang

KETIK, LUMAJANG – Pemkab Lumajang, melalui Bupati Ir. Hj. Indah Amperawati menyatakan perlu dukungan TNI dan Polri dalam penarikan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau pajak Galian C.

Upaya melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor pertambangan, khususnya pasir yang menjadi andalan PAD Kabupaten Lumajang..

Pernyataan pelibatan TNI Polri ini disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pemungutan Pajak MBLB di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu, 9 Juli 2025.

Dalam forum tersebut, hadir pula Wakil Bupati Yudha Adhi Kusuma, Danyonif 527/BY, Dansubdenpom Lumajang, serta pejabat terkait.

Bupati menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata soal angka, tetapi merupakan bagian dari upaya sistemik menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sinergi dengan aparat keamanan diperlukan guna memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran pendapatan.

“Saya sengaja meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam pengamanan pemungutan pajak MBLB. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan tugas meningkatkan PAD ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat Lumajang,” tegas Bupati yang akrab disapa Bunda Indah.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI-Polri bersifat mendukung dan tidak masuk dalam ranah teknis pemungutan pajak, yang tetap menjadi kewenangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

“Kami sangat berterima kasih atas kesediaan TNI-Polri untuk turut menjaga proses ini tetap aman dan kondusif,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan bahwa disiplin dan kejujuran dari para petugas pemungut pajak akan menjadi kunci keberhasilan skema baru ini.

“Kita sudah mendapat dukungan pengamanan dari TNI-Polri. Maka kita juga wajib menjaga kehormatan dan integritas kita dalam menjalankan tugas. Jangan sampai ada celah yang mencoreng kepercayaan publik,” ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lumajang dalam menutup kebocoran PAD dari sektor potensial yang selama ini rawan manipulasi.(*)