APBD Lumajang 2026 Diproyeksikan Turun Rp 266 M, Fraksi Demokrat Minta Bupati Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

KETIK, LUMAJANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang diproyeksikan mengalami penurunan pada 2026. Jika pada APBD 2025 angkanya mencapai lebih dari Rp 2 triliun, pada 2026 diperkirakan turun sekitar Rp 266 miliar, menjadi sekitar Rp 1,9 triliun.

Penurunan ini mendapat perhatian Fraksi Demokrat DPRD Lumajang. Mereka meminta Bupati untuk mencermati kondisi tersebut agar tidak terjadi fiskal shock, karena penurunan anggaran hampir pasti akan berdampak pada inovasi dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang.

"Karena penurunan dana transfer dari pusat turun dalam jumlah yang cukup besar, maka hal ini harus dicermati betul oleh Bupati agar mengambil kebijakan yang cermat sehingga prioritas pembangunan di Kabupaten Lumajang," kata Ketua DPC Partai Demokrat Lumajang, Idris Marzuqi usai sidang Paripurna pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2026.

Harapan ini disampaikan agar sejumlah prioritas pembangunan di Lumajang seperti pendidikan dan kesehatan tetap optimal dan tidak terganggu karena keterbatasan anggaran.

"Disamping meningkatkan PAD dari berbagai sektor, upaya komunikasi dengan pemerintah pusat harus dilakukan, termasuk di dalam mengusulkan peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lumajang," kata Idris.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat berharap agar sektor ekonomi terus dipacu peningkatannya karena hal itu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.

"UMKM baik produksi maupun jasa harus tetap bergerak karena pada sektor ini ada lapangan kerja yang terbuka untuk masyarakat," tegasnya.