KETIK, LEBAK – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak terus mengintensifikasikan pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penggalian potensi pajak daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.
Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bapenda Kabupaten Lebak, Nopia Nurfitri, mengatakan hingga saat ini terdapat 28 wajib pajak parkir yang telah terdaftar di Bapenda.
Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan penelusuran terhadap sejumlah lokasi parkir yang dinilai memiliki potensi pajak.
“Untuk saat ini yang sudah terdaftar di Bapenda terkait pajak parkir ada 28 wajib pajak. Tetapi kami terus melakukan penelusuran dan pendataan terhadap objek-objek parkir yang ada di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak,” kata Nopia saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Jumat 8 Mei 2026.
Menurut Nopia, salah satu kawasan yang menjadi perhatian pihaknya yakni area parkir di kawasan Gang Kibun, Rangkasbitung. Berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat tujuh titik kantong parkir di kawasan tersebut.
Namun beberapa di antaranya diketahui masih dimiliki oleh pengelola yang sama.
“Kalau di Gang Kibun, yang sudah terdaftar itu ada beberapa pengelola parkir. Dari hasil pendataan memang ada tujuh titik parkir, tetapi ada yang satu pemilik memiliki dua kantong parkir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat dua pengelola parkir yang hingga kini belum resmi terdaftar sebagai wajib pajak, yakni Khafi dan Singgahsana. Meski begitu, pihaknya telah melakukan pendataan langsung ke lapangan dan kedua pengelola tersebut disebut siap untuk segera melakukan pendaftaran.
“Kemarin sudah kami datangi dan didata. Informasinya mereka akan mendaftar minggu ini atau paling lambat minggu depan. Kalau nanti belum juga mendaftar, tentu akan kami tindak lanjuti dengan surat teguran karena wajib pajak parkir wajib terdaftar,” katanya.
Selain melakukan pendataan, Bapenda juga terus memperbarui data wajib pajak parkir yang sudah ada. Hal itu dilakukan untuk memastikan data tetap valid, terutama karena adanya perubahan kepemilikan maupun pengelolaan usaha parkir.
“Kami terus melakukan updating data. Jangan sampai ada objek pajak yang sebenarnya masih ada tetapi belum terdata, atau justru sudah tutup tetapi masih tercatat aktif. Karena itu profiling data terus kami lakukan,” jelasnya.
Nopia mengakui, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan dalam proses pendataan seluruh objek pajak parkir di Kabupaten Lebak. Karena itu, pihaknya berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat maupun pemerintah wilayah setempat dalam memberikan informasi terkait potensi parkir yang belum terdaftar.
“Kami tidak diam. Tim di lapangan setiap hari terus bergerak melakukan pendataan. Tetapi karena SDM kami terbatas, kami juga sangat membutuhkan informasi dari masyarakat, camat, maupun pihak wilayah apabila ada parkiran baru yang belum terdata,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Bapenda membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan adanya usaha parkir baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
“Kalau ada parkiran baru atau potensi pajak parkir yang belum terdata, silakan laporkan ke Bapenda. Nanti tim kami akan langsung turun untuk melakukan pendataan. Ini bagian dari upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah,” pungkasnya.(*)
