KETIK, LEBAK – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak mulai membuka fasilitas toilet umum di kawasan Alun-alun Rangkasbitung. Namun, pengoperasian fasilitas publik tersebut masih dalam tahap uji coba karena sejumlah aspek pengelolaan belum sepenuhnya siap, terutama menyangkut ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Heru Haryadi, mengatakan, pembukaan toilet umum tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan pimpinan sekaligus merespons kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas sanitasi di ruang publik.
"Untuk pembukaan memang kita sesuaikan. Jadi, sekarang dibuka secara bertahap terlebih dahulu. Ini masih uji coba karena ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan," kata Heru kepada wartawan, Jumat 30 Oktober 2026.
Menurut Heru, untuk sementara toilet umum tersebut dioperasikan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Pembatasan jam operasional dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petugas yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas tersebut.
Heru menjelaskan, salah satu kendala yang masih dihadapi DLH adalah keterbatasan tenaga pengelola. Untuk sementara, operasional toilet dibantu oleh petugas dari tim outsourcing yang berada di bawah koordinasi DLH.
"Kalau dibuka sampai malam, tentu harus ada petugas yang menunggu. Sementara, kita juga memiliki keterbatasan SDM. Karena itu, untuk sementara kita coba buka dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB," ujarnya.
Heru menambahkan, pembukaan toilet umum tersebut juga perlu mempertimbangkan status pengelolaan fasilitas. Sebab, proses serah terima dari pihak penyedia maupun instansi teknis terkait belum sepenuhnya tuntas.
Kondisi tersebut membuat DLH belum dapat mengambil alih seluruh tanggung jawab pengelolaan secara permanen. Pihaknya pun masih berupaya memastikan agar fasilitas yang dibuka untuk masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.
"Kalau kita buka, tentu ada konsekuensinya. Harus ada orang yang menjaga, kemudian kebersihannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai fasilitasnya dibuka, tetapi tidak ada yang mengawasi sehingga justru menimbulkan kerusakan," kata Heru.
Terkait biaya penggunaan, Heru mengatakan bahwa selama masa uji coba, masyarakat direncanakan dapat menggunakan fasilitas toilet tersebut secara gratis.
Meski demikian, kemungkinan penerapan tarif masih menjadi bahan kajian. Hal itu berkaitan dengan rencana pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan toilet, termasuk untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pembayaran petugas penjaga.
"Kalau untuk pelayanan umum, kita masih berkoordinasi dan mengkaji apakah boleh dikelola oleh pihak ketiga dengan menarik biaya kepada masyarakat. Misalnya, dikenakan tarif Rp 1.000. Itu masih kita kaji, boleh atau tidak," ujarnya.
Menurutnya, apabila pengelolaan oleh pihak ketiga dimungkinkan, skema tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga penjaga dan memastikan toilet umum tetap beroperasi dengan baik.
Sebab, pengelolaan fasilitas publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana, tetapi juga membutuhkan petugas yang secara rutin memastikan kebersihan, keamanan, serta kelayakan fasilitas.
"Kalau memang nanti ada petugas yang menjaga, tentu harus dipikirkan juga bagaimana pembiayaannya. Jangan sampai fasilitas sudah dibuka, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya," kata Heru.
Heru menegaskan, uji coba pembukaan toilet umum tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan pola operasional dan pengelolaan selanjutnya.
Melalui uji coba itu, DLH juga ingin melihat respons masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk kesadaran untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak sarana yang telah disediakan pemerintah.
"Ini masih uji coba. Kita ingin melihat bagaimana penggunaannya oleh masyarakat. Untuk sementara, operasionalnya dibantu oleh tim DLH bersama petugas outsourcing. Ke depan, kita akan kaji lagi bagaimana pola pengelolaan yang paling tepat," tuturnya. (*)
