Pemkab Lebak Matangkan Pembentukan UPTD Agrowisata Cikapek

KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus mematangkan rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Agrowisata Cikapek sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola destinasi wisata berbasis pertanian. 

Rapat koordinasi lintas perangkat daerah digelar di Ruang Rapat Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Senin 23 Februari 2026.

Rapat tersebut melibatkan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai upaya memastikan proses pembentukan UPTD berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme administrasi pemerintahan daerah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, M. Yosep Holis, menegaskan bahwa pembentukan UPTD Agrowisata Cikapek merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lebak.

“Pembentukan UPTD ini menjadi langkah penting agar pengelolaan Agrowisata Cikapek lebih fokus, profesional, dan memiliki struktur yang jelas. Dengan tata kelola yang lebih baik, kami optimistis potensi wisata berbasis pertanian dapat dikembangkan secara maksimal,” ujarnya ketika dihubungi oleh ketik.com, Selasa 24 Februari 2026. 

Menurutnya, keberadaan UPTD nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional, tetapi juga sebagai motor penggerak pengembangan destinasi yang terukur dan akuntabel. 

Selain memperkuat aspek kelembagaan, UPTD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan serta memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Agrowisata memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, mulai dari sektor pertanian, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Dengan manajemen yang tertata, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan semakin optimal,” kata mantan kepala Bapperida Lebak ini.

Lanjut Yosep, dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada aspek regulasi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung. 

"Seluruh tahapan dirancang agar pembentukan UPTD memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan kebutuhan pengembangan pariwisata daerah," pungkasnya.(*)