KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengalokasikan perlindungan jaminan sosial bagi 3.450 pekerja rentan atau pekerja bukan penerima upah (BPU) pada 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan program pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai upaya membuka peluang kerja dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Dedi Lukman, mengatakan, perlindungan terhadap pekerja rentan dan penanganan korban PHK menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Dedi kepada wartawan, Jumat 13 November 2026, seusai pelaksanaan Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Kamis 12 November 2026.
Menurut Dedi, pemerintah daerah terus membangun komunikasi dan sinergi dengan unsur pengusaha serta serikat pekerja untuk mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang berkembang di Kabupaten Lebak.
"Pada 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lebak mengakomodasi penuh iuran jaminan sosial bagi 3.450 pekerja rentan atau pekerja bukan penerima upah. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja," ujar Dedi.
Selain perlindungan jaminan sosial, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak telah menyiapkan program pelatihan keterampilan melalui kerja sama dengan Balai Besar Vokasi Banten.
Program pelatihan yang direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026 tersebut mencakup sejumlah bidang, antara lain tata boga, tata rias, digital marketing, servis AC, dan afiliator.
Dedi menjelaskan, pelatihan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi pekerja terdampak PHK agar dapat meningkatkan keterampilan, mencari pekerjaan baru, maupun merintis usaha secara mandiri.
"Kami ingin pekerja yang terdampak PHK tetap memiliki kesempatan untuk bangkit. Melalui pelatihan ini, mereka bisa mendapatkan keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan untuk kembali bekerja atau membuka peluang usaha sendiri," katanya.
Di sisi lain, persoalan pengupahan juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam forum tripartit. Pemerintah daerah berupaya mengawal kebijakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) agar tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, kemampuan perusahaan, serta keberlangsungan iklim investasi.
Menurut Dedi, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha perlu dijaga agar Kabupaten Lebak tetap menarik bagi investor. Masuknya investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
"Kenaikan UMK akan kami kawal agar tetap rasional. Kita harus memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan supaya investor tetap tertarik masuk dan membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Lebak," tuturnya.
Dedi menambahkan, pemerintah daerah juga berupaya mengantisipasi berbagai potensi persoalan hubungan industrial melalui komunikasi dan langkah preventif. Kondusivitas lingkungan kerja dinilai penting untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pekerja dan perusahaan.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak juga terus mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK). Program pelatihan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan dunia kerja.
Pengembangan sumber daya manusia tersebut turut didukung melalui program Sekolah Rakyat serta penguatan potensi sektor pertanian dan perikanan yang dinilai memiliki peluang dalam menyerap tenaga kerja di daerah.
Adapun terkait pengawasan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak akan meneruskan dan mengawal berbagai persoalan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Dedi berharap, melalui Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja semakin kuat sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara bersama.
"Sinergi tripartit yang harmonis menjadi kunci untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Kami berharap hak-hak pekerja dapat terpenuhi, dunia usaha terus berkembang, dan semakin banyak kesempatan kerja terbuka bagi masyarakat Lebak," kata Dedi.
Ia menegaskan, upaya membangun sektor ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan pekerja, pertumbuhan investasi, dan perluasan lapangan kerja dapat berjalan beriringan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak. (*)
