Mahasiswa Lebak Desak Bupati Hadiri Dialog, Aksi Unjuk Rasa Memanas

KETIK, LEBAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi GMNI, HMI, HMI MPO, PMII, dan Kumala menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin 2 Maret 2026. 

Aksi tersebut digelar bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak. Mereka menilai selama satu tahun terakhir masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

Aksi sempat memanas ketika puluhan mahasiswa merangsek naik pagar kantor bupati dan bergerak menuju pendopo dengan tujuan ingin bertemu langsung dengan Bupati Lebak. Namun, setibanya di pendopo, massa aksi hanya ditemui oleh Wakil Bupati Amir Hamzah bersama sejumlah pejabat daerah.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Lebak Halson Nainggolan, Kepala Dinas Pendidikan Doddy Irawan, Pelaksana Tugas Bapperida Widy Ferdian, Plt Asda III Iyan Fitriyana, Asda II Rahmat, serta Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki yang mengawal jalannya dialog.

Sebelum audiensi dimulai, Wakil Bupati menyampaikan bahwa dirinya memiliki keterbatasan waktu hingga pukul 17.00 WIB. Pernyataan tersebut memicu respons dari mahasiswa yang tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati.

Salah satu perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan strategis di Kabupaten Lebak berada di tangan Bupati, sehingga mereka menginginkan jawaban langsung dari pimpinan daerah.

“Kami ingin dihadirkan Bupati Lebak, Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya. Karena seluruh keputusan sektoral di Pemerintah Kabupaten Lebak diputuskan oleh Bupati,” ujar perwakilan mahasiswa dalam forum audiensi.

Mahasiswa juga menyoroti sejumlah isu, di antaranya anggaran penataan Alun-alun Rangkasbitung yang disebut mencapai Rp5 miliar dan dinilai perlu dikaji ulang. Selain itu, mereka menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang belum maksimal, penonaktifan BPJS Kesehatan tanpa sosialisasi yang memadai, pelayanan Puskesmas di sejumlah wilayah, hingga anggaran pengadaan baju dinas yang disebut mencapai Rp350 juta.

“Kami datang membawa keluhan masyarakat. Kami ingin didengar langsung oleh Bupati,” tegasnya.

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah saat menemui para mahasiswa di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin 2 Maret 2026. (Foto: Abdul Kohar/ketik.com)

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Amir Hamzah menyampaikan bahwa berdasarkan surat pemberitahuan aksi, Bupati telah menunggu massa aksi sejak pukul 08.00 WIB.

“Pak Bupati dari pagi sudah menunggu, bahkan sampai memasang tenda untuk menyambut aksi mahasiswa,” ujar Amir di hadapan peserta aksi.

Namun, karena waktu pertemuan tidak sesuai dengan jadwal awal, Bupati disebut tidak dapat lagi menemui mahasiswa pada sore hari. Amir pun menyarankan agar mahasiswa menjadwalkan ulang pertemuan apabila tetap ingin berdialog langsung dengan Bupati.

Ia menegaskan bahwa audiensi tetap dapat dilanjutkan bersama dirinya, Pj Sekda, dan para Asda. Namun apabila mahasiswa menolak, maka pertemuan dengan Bupati akan dijadwalkan kembali sesuai waktu yang disepakati.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir dengan dialog antara mahasiswa dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lebak. (*)