Hadiri Rakornas, Mbak Wali Kediri Tegaskan Siap Jalankan Arahan Presiden Prabowo

KETIK, KEDIRI – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Qowimuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Acara secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.

Dalam arahan strategisnya tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah poin penting. Mulai dari perkembangan kondisi global hingga komitmen dalam negeri. Dimana hal ini menjadi momentum pembaruan kebijakan atau update atas dinamika terkini.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Kediri untuk menjalankan seluruh arahan Presiden.

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan program pembangunan daerah. Agar dapat berjalan selaras dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap menjalankan arahan-arahan dari Bapak Presiden yang disampaikan hari ini. Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah akan terus kami lakukan. Serta menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan kami di daerah,” kata Mbak Wali.

Wali kota termuda yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan bahwa pelaksanaan arahan Presiden akan dilakukan secara kolaboratif bersama Forkopimda. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mendukung kelancaran program-program prioritas nasional di Kota Kediri.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rakornas tahun ini dihadiri 4.011 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Selain kepala dan wakil kepala daerah, Rakornas juga diikuti pimpinan DPRD, pejabat tinggi kementerian dan lembaga, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. (*)