Dukung MKD DPR RI, Bupati Kediri Siapkan Sanksi bagi Pejabat yang Palsukan Nopol Dinas

KETIK, KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadiri sosialisasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRI RI. Dalam agenda sosialisasi peran dan fungsi MKD ini, Bupati Kediri mengaku mendukung apa yang menjadi kebijakan MKD DPR RI. 

“Ada beberapa hal yang menginspirasi kami yang ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD efektif dan efisien, sampai hal-hal yang tingkatnya etika itu diawasi,” terang Mas Dhito sapaan akrabnya saat menghadiri acara tersebut di MaPolres Kediri, Rabu, 4 Februari 2026. 

Mas Dhito menuturkan, dari sosialisasi tersebut bakal menjadi bahan diskusi dirinya selaku kepala daerah dengan jajaran legislatif untuk meningkatkan kinerja dari badan kehormatan DPR di Kabupaten Kediri. 

Menurutnya, kinerja efektif MKD DPR RI perlu ditiru dan diimplementasikan di tingkat daerah. Sehingga penguatan badan ini bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. 

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (paling kanan) bersama Tim MKD DPR RI di Mapolres Kediri, Rabu (4/2/2026). (foto : Humas Pemkab Kediri).

Disisi lain, dalam pertemuan tersebut MKD juga mensosialisasikan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPRI. 

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperjelas identifikasi kendaraan kedinasan yang dipakai oleh legislatif pusat tersebut. Dengan demikian, semua pihak diharapkan mampu membedakan keasliannya.

“Ini menjadi inspirasi juga bagi kami, kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor tidak pada tempatnya akan kami berikan sanksi,” tandas Mas Dhito. 

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun menjelaskan tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI. Termasuk bagaimana penggunaan TNKB.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan sempat terjadi pemalsuan nopol khusus oleh anggota dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab di beberapa daerah.

“Oleh karena itu kita memohon bantuan kepada Bapak Bupati dan Kapolres kita selalu mengawasi etika dimanapun juga anggota DPR itu,” tandasnya. (*)