Bukan Berupa Uang, Begini Rencana Realisasi Program Pembangunan Dusun Cabup Kediri Rp500 Juta Per Tahun

KETIK, KEDIRI – Program unggulan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Deny Widyanarko dan Mudawamah (Deny-Mudawamah) terkait realisasi pembangunan dusun Rp300 - 500 juta per tahun rupanya tidak akan diberikan berbentuk uang.

Rencana program yang mengambil pendanaan APBD itu akan diberikan kepada masyarakat dusun berupa program.

Hal itu terkuak dalam sesi tanya jawab debat pamungkas bersama paslon nomor 2 Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariq Ulfa (Dhito-Dewi) digelar KPU Kabupaten Kediri di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Kamis (14/11/2024).

“Program itu bukan dalam bentuk dana atau uang, tapi dalam bentuk program (pembangunan),” kata Deny.

Deny menjelaskan, program yang dimaksud Deny itu akan melibatkan warga melalui rembug dusun dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil dari rembug dusun, lanjut Deny, akan diteruskan ke OPD atau dinas terkait masing-masing dusun akan menggunakan APBD Rp300-500 juta per tahun. 

Dengan demikian, realisasi program yang telah dimusyawarahkan pada tingkat dusun tersebut dapat berbentuk pembangunan dalam bidang infrastruktur, pertanian, UMKM, atau yang lainnya sesuai dengan pengajuan masyarakat tanpa mengurangi dana desa.

“Misalnya masyarakat yang membutuhkan ternak akan diteruskan ke dinas peternakan, misal masyarakat yang membutuhkan benih akan diteruskan ke dinas pertanian, masyarakat yang membutuhkan bedah rumah akan dianggarkan ke dinas perkim,” jelasnya.

Sementara itu, Calon Bupati Kediri nomor urut 2 Dhito, mengungkap program tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijalankan pada periode pemerintahannya pertama.

Disampaikan, yang sudah berjalan saat ini yakni musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan Kabupaten.

Dalam musrenbang itu, setiap desa diminta mengajukan proposal program yang menjadi prioritas di tingkat desa. Kemudian, usulan program diajukan di tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti seperti penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pembangunan infrastruktur.

“Kenapa kami tidak berani di tingkat dusun? karena yang memiliki kuasa pengelola anggaran itu desa bukan dusun. Bahwa dusun harus maju iya, saya setuju, tapi dalam hal ini mohon maaf saya menggaris bawahi bahwa programnya Rp300-500 juta itu berbentuk program, nggak ada bedanya sama apa yang saya lakukan,” timpal Dhito.(*)