DPRD Jombang Minta Kaji Ulang Pendirian Pabrik, Imbas Ratusan Hektare Sawah di Ploso Terendam Banjir

KETIK, JOMBANG – Banjir yang kembali merendam ratusan hektare sawah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, memantik perhatian DPRD setempat. Selain meminta penanganan cepat, DPRD Jombang juga mendorong kajian ulang pendirian pabrik-pabrik di sekitar kawasan pertanian yang diduga berkontribusi terhadap perubahan tata air.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto, menilai banjir pertanian yang berulang tidak bisa lagi disikapi sebagai persoalan musiman. Ia meminta Dinas Pertanian bersama instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk mendata secara detail penyebab banjir agar petani tidak terus dirugikan.

“Ini persoalan serius. Dinas Pertanian harus sungguh-sungguh turun ke lapangan untuk mendata penyebab banjir. Jangan sampai petani di Kecamatan Ploso mengalami gagal panen,” kata Ama, Minggu, 18 Januari 2026.

Data di lapangan menunjukkan, sedikitnya 130 hektare sawah di Kecamatan Ploso terendam banjir akibat luapan Kali Marmoyo. Meski air mulai berangsur surut, ancaman banjir susulan masih membayangi seiring tingginya intensitas hujan di wilayah hulu.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, selain faktor luapan sungai, keberadaan pabrik di sekitar kawasan terdampak juga perlu dikaji secara serius. Ia mengingatkan agar pembangunan industri tidak mengorbankan keberlanjutan sektor pertanian.

“Perlu dikaji ulang, apakah berdirinya pabrik-pabrik di sekitar wilayah itu juga menjadi penyebab banjir. Jangan sampai pembangunan industri mengorbankan petani,” ujarnya.

Ia menegaskan, perlindungan lahan pertanian sejalan dengan agenda nasional ketahanan pangan. Menurut Ama, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada petani.

“Program Presiden Prabowo jelas, Indonesia menargetkan swasembada pangan. Maka Dinas Pertanian jangan hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga solusi jangka panjang,” kata Ama menegaskan.

Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Ploso, Syaifuddin, mengatakan lahan pertanian yang terdampak banjir tersebar di tiga desa. Luasan terparah berada di Desa Gedongombo dengan kisaran 70–80 hektare, disusul Desa Jatigedong sekitar 30 hektare, serta sebagian lahan di Desa Ploso yang berbatasan langsung dengan Jatigedong.

“Total sekitar 130 hektare sawah terendam. Saat ini air memang mulai surut, tapi masih ada lahan yang tergenang,” ujar Syaifuddin.

Menurut dia, genangan air mulai berkurang sejak 12–13 Desember, seiring menurunnya curah hujan di wilayah atas. Namun hingga kini, dampak kerusakan tanaman belum bisa dipastikan sepenuhnya karena sebagian sawah masih tergenang.

“Sampai sekarang belum bisa dipastikan berapa luas tanaman yang mati. Masih ada sawah yang terendam,” katanya.

Data dampak banjir tersebut telah dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan ditindaklanjuti bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), mengingat sebagian lahan sudah terdaftar dalam program asuransi pertanian.

“Pihak asuransi sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” tambah Syaifuddin.

Dijelaskannya, wilayah Ploso memang dikenal sebagai daerah langganan banjir pertanian. Luapan Kali Marmoyo kerap terjadi akibat pertemuan beberapa aliran sungai, kondisi tanggul yang sejajar dengan lahan pertanian, serta sejumlah titik tanggul yang rusak.

“Begitu debit air naik dan tanggul tidak kuat, air langsung meluber ke sawah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gedongombo, Lasiman, membenarkan bahwa banjir di wilayahnya mulai surut, meski belum sepenuhnya kering. Sawah dengan kontur rendah masih tergenang air.

“Memang sudah surut, tapi belum total. Masih ada sawah yang terendam,” kata Lasiman.

Ia menyebut dampak terhadap tanaman padi bervariasi. Sebagian kecil tanaman dilaporkan mati dan perlu tanam ulang, meski belum dalam skala besar. Namun kekhawatiran petani tetap tinggi karena banjir kerap berulang.

“Petani khawatir banjir datang lagi. Di sini tidak hanya sekali,” ujarnya.

Pemerintah desa berharap ada solusi permanen untuk penanganan Kali Marmoyo, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan tanggul, agar genangan tidak berlangsung lama dan petani tidak terus mengalami kerugian.

Dengan kajian lintas sektor dan penanganan jangka panjang, DPRD berharap persoalan banjir pertanian di Jombang dapat ditangani secara berkelanjutan tanpa mengorbankan produktivitas pangan daerah. (*)