Baru Insentif, Janji Rp5 Juta per RT di Jombang Masih Jauh dari Realisasi

KETIK, JOMBANG – Janji manis Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menggelontorkan Rp5 juta per tahun kepada setiap Rukun Tetangga (RT) mulai tampak realisasinya, meski tidak sepenuhnya.

Dalam program bertajuk Desa Mantra (Maju dan Sejahtera untuk Semua), Pemkab Jombang menyebut akan memberikan dana insentif dan operasional bagi setiap RT. Namun hingga pertengahan 2025, baru insentif senilai Rp1,8 juta yang dipastikan cair pada akhir tahun ini. Sementara dana operasional Rp3,2 juta bagian terbesar dari total anggaran baru dijanjikan mulai tahun depan.

“Kita realisasikan insentif dulu tahun ini, untuk operasional menyusul tahun depan. Program utuh Rp5 juta baru dimulai 2026,” ujar Sekretaris Daerah Jombang, Agus Purnomo, Rabu, 25 Juni 2025.

Dengan kata lain, dari janji total bantuan yang sempat jadi amunisi kampanye, hanya sekitar 36 persen yang benar-benar akan dinikmati RT pada 2025. Sisanya masih dalam proses perencanaan teknokratis.

Agus mengatakan, alokasi insentif ini telah masuk dalam Perubahan APBD 2025 dan ditarget cair sekitar Oktober–November. Dana ini diproyeksikan sebagai “gaji” RT, penghargaan atas peran mereka di lini terdepan urusan warga.

Namun, alokasi operasional RT senilai Rp3,2 juta justru masih bergantung pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja tahun depan (RKPD 2026).

“Kalau insentifnya sudah ada, insya Allah tiga bulan lagi cair,” imbuh Bupati Jombang Warsubi, dalam kesempatan berbeda.

Warsubi juga meminta desa-desa mulai bersiap dari sekarang. Salah satu caranya adalah dengan segera mengesahkan struktur kelembagaan di tingkat paling bawah, termasuk peng-SK-an Desa Wisma, agar tahun depan dana bisa langsung digunakan.

“Kalau kepala desa tidak siap dari sekarang, tahun depan bisa terhambat,” katanya.

RT Masih Menunggu Kepastian

Di atas kertas, program Rp 5 juta per RT ini terlihat sebagai bentuk pengakuan terhadap kerja-kerja sosial di level akar rumput. Tapi realitanya, sebagian besar dari total janji itu masih berbentuk rencana. Padahal RT sering kali memikul beban administratif, sosial, hingga keamanan di lingkungan mereka.

Wacana ini juga menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah terhadap janji-janji populis yang dibawa dari panggung kampanye ke ruang kebijakan. (*)