PDI Perjuangan Jember Tegaskan Larangan Kader Terlibat Bisnis Program MBG

KETIK, JEMBER – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Jember memastikan tidak ada kader maupun pengurus partai yang terlibat dalam pengelolaan ataupun pengambilan keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menyampaikan bahwa sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Seluruh struktur partai di daerah, kata dia, wajib mematuhi kebijakan organisasi dan menjaga integritas dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.

Ia menegaskan, larangan itu bukan berarti kader atau masyarakat diminta menolak manfaat program MBG. Instruksi DPP, menurutnya, secara tegas mengatur agar kader tidak memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan bisnis pribadi.

“Tentu sebagai kader partai, sebagai struktur partai kita tunduk patuh pada instruksi DPP. Yang dimaksud itu bukan sebagai penerima program. Kalau penerima program, tentu ada anggota atau kader yang anaknya sekolah, bukan dalam kapasitas disuruh menolak. Tidak,” ujar Widarto, Minggu, 1 Maret 2026. 

Widarto menjelaskan, yang dilarang adalah keterlibatan dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memiliki dapur MBG atau menjadi pemasok bahan makanan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Menurutnya, program tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para siswa, tanpa dibayangi kepentingan politik maupun ekonomi dari kader partai.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPP PDIP mengeluarkan surat edaran tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam bisnis maupun pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut diteken oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun sebagai bentuk penegasan sikap resmi partai.

Dalam edaran itu, PDIP menegaskan kader, baik yang berada di struktur partai maupun yang duduk di legislatif dan eksekutif, tidak diperkenankan memanfaatkan MBG untuk keuntungan pribadi, termasuk terlibat dalam pengelolaan dapur atau rantai pasok program. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah konflik kepentingan serta menjaga integritas partai dalam mengawal program pemerintah.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menegaskan kembali bahwa partainya tidak pernah mengizinkan kader berbisnis melalui program MBG. Ia menyebut program tersebut merupakan inisiatif pemerintah yang harus sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat, bukan sebagai ladang usaha bagi kader partai.