KETIK, JAWA TIMUR – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Jatim. Nota keuangan disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin, 10 Agustus 2026.
Dalam P-APBD 2026, Pemprov Jatim meningkatkan target pendapatan daerah sebesar Rp183,7 miliar, dari semula Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun.
“Pendapatan kita optimis bisa mencapai target peningkatan sebesar Rp183,7 miliar hingga akhir tahun. Kita optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat,” tegas Khofifah.
Kenaikan tersebut didominasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang naik dari Rp17,45 triliun menjadi Rp17,63 triliun. Sementara pendapatan transfer tetap sebesar Rp8,826 triliun.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memperoleh tambahan pendapatan lain-lain sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri sebagai penghargaan atas keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
“Tambahan Rp3 miliar ini merupakan insentif dari Kementerian Dalam Negeri sebagai penghargaan atas capaian Jawa Timur dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka terbaik Jawa Bali,” ujar Khofifah.
Pada sisi belanja, anggaran daerah meningkat dari Rp27,22 triliun menjadi Rp29,86 triliun atau bertambah Rp2,64 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah program prioritas, terutama perbaikan infrastruktur pelayanan publik, termasuk jalan dan jembatan.
“Pada PAPBD 2026 belanja banyak diprioritaskan untuk memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik khususnya perbaikan jalan dan jembatan,” terangnya.
Khofifah menyebut sektor pendidikan mendapat alokasi Rp9,536 triliun, termasuk untuk beasiswa 50 ribu siswa kurang mampu serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Sementara sektor kesehatan dialokasikan Rp6,183 triliun dan infrastruktur Rp8,277 triliun.
“APBD harus kita pastikan menjadi instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, memperkuat kualitas sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemprov Jatim juga memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 sebesar Rp2,457 triliun untuk membiayai program prioritas. Selain itu, efisiensi belanja juga dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Sesuai dengan amanah Inpres No 1 Tahun 2025 melalui PAPBD 2026 ini kita juga melakukan efisiensi terhadap belanja penunjang operasional yang tidak langsung dirasakan manfaatkan oleh masyarakat, termasuk belanja pegawai kita lakukan efisiensi lebih dari Rp150 miliar,” kata Khofifah.
Khofifah juga menyampaikan ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 tumbuh 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan tersebut dibarengi penurunan angka kemiskinan dari 9,30 persen pada September 2025 menjadi 9,06 persen pada Maret 2026.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 mencapai 5,84% dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Jatim terus tumbuh kuat sekaligus semakin inklusif, karena pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna yang sama, Khofifah bersama DPRD Jatim juga menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran tahun depan.
“Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jatim atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Semoga sinergi dan ikhtiar yang kita lakukan ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Khofifah. (*)
