KETIK, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM. Nasim Khan, saat Rapat Kerja bersama dengan sejumlah kementerian dan BUMN sektor pangan di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, menyoroti maraknya impor gula rafinasi yang dinilai semakin menekan keberlangsungan petani tebu lokal dan industri gula nasional, Rabu 8 April 2026.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala BPS, serta jajaran direksi BUMN pangan seperti PT RNI/ID Food, PTPN Group, hingga SugarCo (SGN).
Dalam rapat kerja tersebut, Nasim Khan mengapresiasi kehadiran lengkap para pemangku kepentingan, namun Nasim Khan menyoroti persoalan gula rafinasi telah berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.
“Pertemuan hari ini sangat lengkap dan luar biasa. Tapi persoalan ini sudah belasan tahun dibahas tanpa solusi nyata. Saya berharap dalam rapat kali ini benar-benar ada hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Nasim Khan.
Baca Juga:
Akses Tol Paiton-Situbondo Dioperasikan Secara Fungsional, Ini Kata HM Nasim KhanLebih lanjut, Nasim Khan mengatakan, pentingnya menjalankan kebijakan secara konsisten, terutama terkait kewajiban importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sebagai bagian dari penguatan produksi dalam negeri.
Menurut Nasim Khan, kebijakan impor yang tidak terkendali justru menjadi ancaman serius bagi petani tebu lokal. “Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan. Memang impor memberikan keuntungan cepat, tetapi dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan industri gula nasional,” tegasnya.
Tak hanya itu yang disoroti Nasim Khan, namun dia juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana masih ditemukan gula yang tidak terserap secara optimal hingga menyebabkan penumpukan di sejumlah BUMN seperti PTPN dan SGN. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola produksi dan distribusi gula nasional.
Selain itu, Nasim Khan juga menyinggung kebijakan tarif impor nol persen untuk produk tertentu seperti etanol yang dinilai justru membuat pabrik dalam negeri tidak mampu bersaing.
Baca Juga:
Rugikan Ekonomi, Banggar DPR RI Tolak Impor 105.000 Mobil Niaga dari India Pakai APBN“Ketika impor dibuka lebar dengan tarif nol persen, maka pabrik dalam negeri menjadi tidak berjalan. Banyak yang tidak bisa menggiling tebu. Ini fakta yang terjadi di lapangan,” beber Nasim Khan.
Nasim Khan menegaskan bahwa Indonesia harus segera memperkuat arah kebijakan menuju swasembada gula. "Saya berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengorkestrasi sinergi lintas sektor untuk mencapai target tersebut, " harapnya.
Oleh karena itu, Legislator asal Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini, meminta kementerian terkait untuk tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan dengan tegas dan konsisten.
“Regulasi sudah ada, sistem sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menegakkan aturan,” tegas Nasim Khan.
Nasim Khan juga menyoroti berbagai persoalan di tubuh PTPN, termasuk skema kerja sama operasi (KSO) yang belum tuntas serta konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
"Adanya insiden pembakaran gedung PTPN di kawasan Ijen, Bondowoso, yang menjadi bukti nyata konflik belum terselesaikan. Konflik ini nyata terjadi di lapangan, bahkan sampai terjadi pembakaran. Ini tidak boleh dibiarkan. Penyelesaian konflik antara PTPN dan masyarakat harus segera dilakukan secara adil dan tuntas,” beber Nasim Khan.
Nasim Khan juga mengingatkan agar penyelesaian konflik mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan, serta tidak menyudutkan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Ke depan, Nasim Khan menyebut bahwa Panitia Khusus (Pansus) Agraria akan didorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan yang hingga kini masih bermasalah, termasuk ratusan ribu hektare lahan sawit yang belum memiliki HGU.
“Ini ironi. Sektor yang seharusnya menghasilkan puluhan triliun justru hanya mencatatkan sekitar Rp6 triliun dan terus merugi. Ini harus segera dibenahi secara serius,” pungkas Nasim Khan. (*)
