TNI AD Siap Kerahkan Satuan Tempur Dukung Percepatan Program Swasembada Pangan

KETIK, JAKARTA – Dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan komitmen TNI AD mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional.

Letjen Tandyo menyoroti pentingnya peran TNI AD memastikan program unggulan pemerintah di sektor ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Ia mengusulkan keterlibatan satuan tempur atau batalion khusus untuk mendukung tugas-tugas yang selama ini dibebankan kepada Babinsa.

“Kalau hanya mengandalkan Babinsa, pasti berat. Harus ada satuan tempur atau batalion yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program ini,” ujar Tandyo saat memberikan sambutan, Kamis pagi (12/11/2024).

TNI AD juga akan mendorong inovasi dari seluruh komando distrik militer (Kodim) untuk mengakselerasi berbagai program ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama dalam pengelolaan sawah eksisting secara komprehensif, termasuk pengelolaan air.

“Merauke dan lokasi Optimasi lahan rawa (Oplah) ataupun cetak sawah lainnya bisa menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan. Seluruh dandim di Indonesia butuh badan tersendiri yang mampu mempercepat pencapaian target ini,” imbuhnya.

Kolaborasi antara Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan TNI AD diyakini akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat. Letjen Tandyo menekankan bahwa integritas dan pengabdian seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam mendukung program ini.

“Integritas kita dipertaruhkan di sini. Kita harus bekerja bersama untuk mencapai ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Seruan yang sama juga disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) kepada seluruh jajaran Kementan, TNI AD, dan pemerintah daerah untuk menjaga amanah yang diberikan rakyat. Mentan Amran meminta seluruh kepala dinas dan jajaran terkait untuk memastikan bantuan traktor, combine harvester, dan alat lainnya tidak disalahgunakan atau dijual secara ilegal.

“Kadis, traktor jangan disimpan di tengah lapangan. Itu uang rakyat, harus dijaga baik-baik. Kalau ada yang memperjualbelikan alat bantuan, laporkan ke saya, pasti kami proses,” katanya.

Mentan Amran menambahkan, Kementan telah bersurat kepada Polri untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan bantuan alat pertanian. Dirinya sempat mendapatkan laporan ada bantuan combine harvester yang diperjualbelikan.

Ia juga menyinggung mafia yang merugikan petani, termasuk kasus pupuk palsu yang telah di-blacklist oleh Kementan. “Kami tidak akan mentolerir mafia di kampung-kampung. Jika ada yang bermain, segera laporkan,” tambah Mentan Amran.

Secara khusus, Mentan Amran mengapresiasi jajaran TNI AD yang telah berupaya sekuat tenaga dalam mencapai target swasembada pangan secepat-cepatnya.

“Kita harus bisa mengulang sejarah dan kembali mencapai swasembada. Daerah produksi harus kita tingkatkan minimal dua kali lipat. PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), BWS (Balai Wilayah Sungai), dan Babinsa menjadi ujung tombak kita,” ujarnya.

Menurut penuturan Plt Sekretaris Jenderal Kementan Ali Jamil, kegiatan Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dihadiri sekitar 1.700 peserta, terdiri dari 700 orang secara offline dan 1.000 peserta secara online. Pada kesempatan pertemuan ini, turut dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengawalan distribusi alsintan 2024 dan Kesepakatan pengawalan LTT Tahun 2025.(*)