Menkomdigi Sambut Baik Rekonsiliasi PWI, Dorong Jurnalisme Profesional dan Bersatu

KETIK, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar, demokratis, dan berhasil menyatukan kembali organisasi wartawan terbesar di Tanah Air.

"Kami menyambut gembira kabar bahwa Kongres Persatuan PWI berjalan sukses. Harapannya, PWI bisa kembali solid dan fokus pada peran pentingnya dalam menjaga jurnalisme yang profesional serta berkualitas," ujar Meutya Hafid saat menerima kunjungan Ketua Umum PWI terpilih, Akhmad Munir, bersama Ketua Dewan Kehormatan (DK) terpilih, Atal S. Depari, Rabu (3/9).

Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi yang didampingi Wakil Menteri Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Alyda Yaya, menekankan pentingnya rekonsiliasi menyeluruh di tubuh PWI. Ia mendorong agar kepengurusan baru dapat merangkul tokoh PWI hasil Kongres Bandung 2023, Hendry Ch. Bangun.

“Masukkan Pak Hendry, agar benar-benar tercipta rekonsiliasi dan persatuan,” tegas Meutya.

Kongres Persatuan PWI yang digelar di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025, menjadi tonggak penting berakhirnya dualisme kepengurusan yang membelah organisasi sejak hampir dua tahun terakhir. Konflik internal yang bermula dari Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024 akhirnya menemukan titik temu berkat dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers nasional, Dahlan Dahi.

Dalam kongres tersebut, Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030. Sementara itu, Atal S. Depari dipercaya memimpin Dewan Kehormatan.

Menanggapi pesan Menkomdigi, Munir memastikan kepengurusan barunya akan inklusif dengan tetap melibatkan unsur PWI hasil Kongres Bandung. Ia menyebut nama Hendry Ch. Bangun telah masuk dalam rancangan struktur pengurus baru yang saat ini tengah difinalisasi oleh tim formatur.

Munir juga melaporkan, kepengurusan baru akan segera disusun untuk mengurus pengesahan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM. Pelantikan resmi pengurus dijadwalkan berlangsung di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September mendatang.

Di akhir pertemuan, Meutya Hafid menegaskan kesiapannya berkolaborasi dengan PWI. Menurutnya, PWI memiliki peran penting menjaga kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital. “Kami berharap wartawan tetap profesional, memegang teguh kode etik, dan menjadi garda terdepan melawan disinformasi,” pungkasnya.