KETIK, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards 2026.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di The Ritz-Carlton Jakarta, Jumat, 24 April 2026, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun ekosistem ekonomi desa yang berdaya saing.
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.
"Kami bekerja bukan bertujuan memperoleh penghargaan tetapi bahagia dan bersyukur bahwa kinerja yang dilakukan di Provinsi Jatim telah di_capture_ dan mendapatkan apresiasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan KDKMP terintegrasi dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029, khususnya pada penguatan koperasi sektor riil. Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran untuk penerbitan akta badan hukum bagi 1.660 KDKMP pada 2025, serta memberikan pelatihan kepada 16.167 pengurus dan pendamping koperasi melalui dukungan Kementerian Koperasi.
Penguatan juga dilakukan melalui pelatihan manajerial, penyusunan laporan keuangan, dan optimalisasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) guna meningkatkan tata kelola koperasi.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, saat ini telah terbentuk 1.292 gerai usaha KDKMP yang mencakup berbagai sektor.
"Allhamdulillah data gerai berdasarkan Sistem Informasi Manajemen (Simkopdes) KDKMP terdapat gerai sembako sebanyak 711, gerai klinik desa sebanyak 42, gerai apotek desa sebanyak 52, gerai logistik sebanyak 76, gerai usaha simpan pinjam sebanyak 154 gerai dan 257 gerai usaha lainnya," ungkap Khofifah.
Program KDKMP kini telah menjangkau 8.494 titik atau 100 persen desa dan kelurahan di Jawa Timur. Kehadirannya dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan desa dan kota.
Khofifah menegaskan, KDKMP juga berperan sebagai mitra strategis UMKM dan mempermudah akses kebutuhan pokok masyarakat, termasuk distribusi LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi.
"Jangan saling mematikan. Justru KDKMP harus saling menguatkan," jelasnya.
Ke depan, Pemprov Jatim akan terus memperkuat kelembagaan koperasi agar lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di desa.
Selain itu, strategi hilirisasi terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan daerah, seperti pertanian, hortikultura, dan peternakan.
"Kita ingin melakukan hilirisasi pada sektor argo, holtikultur sampai hilirisasi pada sektor peternakan. Jadi apa yang bisa memberikan nilai tambah lebih kepada masyarakat akan kita tingkatkan," katanya.
"Hilirisasi menjadi ikhtiar dan bagian penting bagi meningkatkan *economic growth* di Jawa Timur," imbuhnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan mampu mendorong inovasi dan kinerja pemerintah daerah.
“Penghargaan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kepala daerah untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Selain Jawa Timur, empat daerah lain turut meraih penghargaan, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Situbondo dalam berbagai kategori.
National Governance Awards 2026 merupakan ajang apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
